Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Tenang! PPN Tidak Naik Pada 2024 Mendatang

IBX-Jakarta. Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan. PPN yang akan berlaku tetap 11% seperti saat ini.

“Intinya di 2024 kita masih 11%,” kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo dalam diskusi Mini Talkshow Bedah RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu, (20/9/2023).

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tertulis bahwa kenaikan PPN akan dilakukan secara bertahap.

Di mana naik menjadi 11% pada awal dan kemudian tahap kedua naik menjadi 12% dengan batas waktu paling lambat 1 Januari 2025.

“Kita tunggu waktunya saja ya,” kata Wahyu.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan aturan baru ini. Dia mengatakan penerapan itu tentu melihat dinamika kondisi perekonomian pada 2024.

“Nanti kita lihat dinamikanya nanti. Ya atau nanti kalau perlu penyesuaian dan lain-lain kita bicarakan dengan DPR,” tegas Prastowo.

Masa berlaku PPN 12% itu termuat dalam UU HPP Bab IV Pasal 7 dijelaskan secara rinci tarif PPN. Untuk tahun 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

 

 

Sumber : Aman! PPN Dipastikan Tidak Naik Pada 2024 (cnbcindonesia.com)

*Disclaimer*

 

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »