Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

DJP Rekomendasikan WP Ajukan Perpanjangan Pelaporan SPT

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) apabila diperlukan.

Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP mengatakan perpanjangan dapat diajukan apabila WP badan tidak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh sesuai batas waktu yang telah ditentukan karena alasan tertentu. Hal ini diberikan karena seringkali WP badan belum menyelesaikan laporan tahunannya.

Ketentuan mengenai perpanjangan waktu penyampaian SPT diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan WP badan dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan setelah batas waktu penyampaian SPT Tahunan.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara tertulis atau dilakukan secara online melalui aplikasi e-PSPT. Surat pemberitahuan perpanjangan waktu yang dikirimkan wajib pajak harus memenuhi ketentuan. Sebab, pemberitahuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpajangan waktu penyampaian SPT.

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243 Tahun 2014 Pasal 14, WP harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan sebelum batas waktu pelaporan SPT berakhir. Pemberitahuan perpanjangan waktu yang disampaikan wajib pajak harus dilampiri dengan 3 dokumen yaitu perhitungan sementara pajak terutang, laporan keuangan sementara dan surat setoran pajak.

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »