Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Berikut Daftar Sejumlah Pegawai Pengadilan Pajak Yang Dirombak!

IBX-Jakarta. Sekretariat Pengadilan Pajak kembali rombak sejumlah pegawai yang mencakup promosi, mutasi, serta penempatan pegawai masuk dan keluar. Perubahan struktur kepegawaian tersebut merombak posisi strategis, meliputi Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak dan beberapa Sekretaris Pengganti (SP).

“Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Pengadilan Pajak dalam mendukung berbagai program strategis yang sedang dijalankan Pengadilan Pajak, khususnya dalam memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tulis Pengadilan Pajak dalam keterangan resminya (11/9).

Secara simultan, perombakan ini  memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan karier di lingkungan kerja yang baru.

Ini Daftar Perombakan Pegawai di Pengadilan Pajak 

Berikut ini daftar perombakan pegawai di Pengadilan Pajak:

Promosi internal:

  1. Abdul Azis Hady: Saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak. Sebelumnya, menduduki jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat Pengadilan Pajak.

Mutasi internal:

  1. Terdapat 2 pegawai mengalami mutasi internal pada jabatan SP; dan
  2. 23 pegawai pada jabatan Pembantu Sekretaris Pengganti (PSP).

Pegawai Masuk:

  1. Arif Kurniadi: Saat ini menjabat sebagai SP Majelis XVIII B. Sebelumnya, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);
  2. Ditta Puspita Ariesdewi: PSP 1 Majelis XV B. Sebelumnya, Pelaksana Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
  3. Leila Yuniar Firdausi: Kepala Subbagian Tata Usaha dan Dukungan Layanan Pimpinan (TUDLP) Sekretariat Pengadilan Pajak. Sebelumnya, Pelaksana Biro Advokasi Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu); dan
  4. Sigit Argo Hananto, PSP 2 di bawah SP XI A. Sebelumnya, Pelaksana Biro Umum Setjen Kemenkeu.

Pegawai keluar:

  1. Vigor Arya Danan Jaya: Saat ini mutasi ke DJKN. Sebelumnya, Pelaksana Sekretariat Pengadilan Pajak;
  2. Farchan Ilyas: Mutasi ke DJP. Sebelumnya, SP Majelis XVIII B; dan
  3. Sugeng Meijanto: Mutasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebelumnya, SP Majelis XVIII B.

Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan pajak termasuk dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi badan peradilan ini berpuncak pada Mahkamah Agung.

*Disclaimer*

Sumber: Pengadilan Pajak Rombak Sejumlah Pegawai, Ini Daftarnya! (Pajak.Com)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »