Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang

IBX-Jakarta. Amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar 12% pada Januari 2025 belum juga dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bertemu di Magelang pada 24-27 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak diangkat sama sekali.

Airlangga menjawab, “Tidak, tidak (dibahas),” saat ditemui, Senin, 28 Oktober 2024, di kantornya di Jakarta.

Airlangga juga belum bisa memastikan apakah keputusan pemberlakuan PPN 12% akan ditunda Prabowo atau tidak, mengingat tekanan ekonomi domestik tengah memburuk. Ia hanya bisa mengatakan pemerintah masih membahas tarif PPN hingga kini.

“Nanti kita lihat, nanti kita bahas,” tegas Airlangga.

Pemerintah telah melakukan simulasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 sebagai informasi.

Menurut perhitungan simulasi, penerapan PPN sebesar 12%, bukan tarif saat ini sebesar 11%, dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 70 triliun, menurut Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau potensi dampaknya mudah dihitung, kenaikan dari 11% menjadi 12% berarti naik 1%, 1 per 11 berarti 10% dari total PPN yang kita realisasikan setahun adalah Rp 730 triliun yang berarti peningkatan sekitar Rp 70 triliun,” kata Susiwijono awal Agustus 2024

“Hitung dampak ekonominya dan apa yang terjadi, lalu kemampuan dunia usaha dan industri kita dan sebagainya, tinggal dibandingkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tentunya juga mempertimbangkan daya beli masyarakat, mengingat statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 lebih tinggi 5,02% dibandingkan pertumbuhan kuartal I sebesar 5,11%. Karena belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaannya, dia menyatakan simulasi akan terus dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian masih berlangsung. Sebenarnya harus dimulai pada 1 Januari sesuai aturan,” kata Susiwijono.

*Disclaimer*

Sumber: Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang (CNBCIndonesia)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »