IBX-Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerima kunjungan studi General Court of Audit (GCA) dari Kerajaan Saudi Arabia di Grha Akuntan IAI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat.
Delegasi GCA KSA berjumlah 26 orang dipimpin oleh Mr. Abdulaziz Ibrahim Hamad Alabbas selaku kepala delegasi. GCA KSA merupakan counterpart dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Turut mendampingi dalam kunjungan ini rombongan dari BPK RI sejumlah 7 orang yang dipimpin oleh Firdaus Amyar selaku Kepala Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Badiklat PKN BPK.
Prof. Sidharta Utama, CA, yang merupakan anggota DPN IAI sekaligus IFAC Board Member, memberikan penjelasan singkat mengenai peran strategis IAI sebagai organisasi profesi akuntan terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1957. IAI memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan kompetensi Akuntansi profesional yang berstandar global melalui Sertifikasi Charetered Accountant (CA) Indonesia, mengingat IAI merupakan anggota dan pendiri dari International Federation of Accountants (IFAC) dan ASEAN Federation of Accountants (AFA).
Hery Subowo sebagai Ketua KASP IAI, menekankan peran strategis IAI dalam perkembangan Akuntansi sektor publik di Indonesia. Lebih dari 20% dari anggota IAI bekerja di sektor pemerintahan, dan KASP IAI telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi akuntan sektor publik. Secara tidak langsung, KASP IAI berfungsi sebagai penghubung antara Komite Standar Akuntansi Pemerintah dengan para pengguna Standar Akuntansi Pemerintah, seperti melalui peningkatan kompetensi melalui Sertifikasi Certified Government Accountant Associate (CGAA) dan Certified Government Accountant Expert (CGAE), serta beragam kegiatan diskusi dan pelatihan. Selain itu Ketua DPN IAI secara ex-officio menjadi anggota Komite Konsultatif KSAP.
Secara khusus Staf Ahli BPK RI itu juga menyebutkan setidaknya terdapat enam (6) bidang kegiatan yang diselenggarakan KASP IAI terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang akuntansi sektor publik, seperti kajian perbaikan pengelolaan keuangan dana desa, transparansi pelaporan dana kampanye Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, rekomendasi terhadap peraturan pemerintah terkait Standar Akuntansi Pemerintah SAP), formulasi rekomendasi atas United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi bersama KPK, dukungan atas implementasi Akuntasi berbasis Akrual di sektor publik, dan perumusan policy brief atas manajemen BLU/BLUD. Dengan demikian KASP IAI telah memfasilitas kolaborasi IAI Bersama dengan beragam pemangku kepentingan di sektor publik, seperti Kementerian, Lembaga negara, maupun pemerintah provinsi dan kota/kabupaten.
*disclaimer
