Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

DJP: Pelaporan SPT Baru Capai 63,9%, Tenggat Kian Dekat

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga pukul 00.01 WIB pada 10 April 2025, sebanyak 12,65 juta wajib pajak telah menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2024. Dari total 19,77 juta wajib pajak terdaftar, angka ini mencerminkan tingkat kepatuhan sebesar 63,9 persen.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2Humas) DJP, Dwi Astuti, jumlah tersebut terdiri dari 12,28 juta SPT orang pribadi dan 364 ribu SPT badan. Ia menambahkan bahwa DJP menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun ini mencapai 16,21 juta atau setara dengan 81,92 persen dari total wajib pajak. Artinya, masih ada sekitar 3,56 juta SPT yang belum dilaporkan untuk mencapai target tersebut.

Waktu pelaporan pun semakin terbatas. Bagi wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporan yang seharusnya berakhir pada 31 Maret 2025 diperpanjang hingga 11 April 2025 karena bertepatan dengan libur Nyepi dan Idulfitri. Sementara itu, bagi wajib pajak badan, batas akhir penyampaian tetap pada 30 April 2025.

Dwi mengingatkan seluruh wajib pajak agar segera melaporkan SPT mereka melalui situs resmi DJP di djponline.pajak.go.id. Ia menegaskan, “Semakin cepat melapor, semakin nyaman. Jangan menunggu hingga batas akhir.”

Sumber : H-1 Deadline, Baru 64% Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan (BISNIS.COM)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »