Pencatatan PT Nusantara-2020
1 Januari 2020 (mencatat pembelian saham PT Andalas)
Investasi pada PT Andalas (D) xxxx
Kas (K) xxxxxx
31 Desember 2020 (mencatat bagian PT Nusantara atas laba bersih PT Andalas)
Investasi pada PT Andalas (D) XXXX
Bagian Laba atas PT Andalas (K) XXXX
31 Desember 2020 (mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas)
Kas (D) XXXX
Investasi pada PT Andalas (K) XXXX
*Disclaimer
IBX – Jakarta. Pemerintah baru saja memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2026, pemerintah secara resmi memperluas daftar jenis pekerjaan bebas yang tidak boleh menggunakan skema Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5%. Langkah ini diambil
IBX – Jakarta. Dalam operasional bisnis, Wajib Pajak kerap melaksanakan berbagai strategi untuk memaksimalkan luaran (output) demi mencapai tujuan entitas. Salah satu praktik bisnis yang lazim dilakukan untuk menjaga kelancaran hubungan komersial adalah pemberian fasilitas jamuan atau hiburan (entertainment) kepada relasi usaha maupun lawan transaksi. Fasilitas ini umumnya mencakup kegiatan
IBX – Jakarta. Terkait implementasi pajak minimum global, Direktur Perpajakan Internasional DJP, Dwi Astuti, menjelaskan bahwa Pilar Dua berfungsi sebagai mekanisme pengenaan top-up tax. Ia menekankan bahwa apabila Indonesia tidak memanfaatkan atau tidak berpartisipasi dalam komitmen Pilar Dua, maka negara berpotensi kehilangan hak atas penerimaan yang berasal dari skema pajak
