IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor perbankan. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyatakan bahwa interkoneksi data ini diimplementasikan guna menguji tingkat kewajaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak berdasarkan profil dan tingkat konsumsi mereka.
Sebagai implementasi konkret, DJP kini telah mengintegrasikan Coretax dengan basis data layanan milik PT PLN (Persero). Melalui integrasi ini, otoritas pajak memiliki akses untuk meninjau besaran daya dan tagihan konsumsi listrik Wajib Pajak secara langsung. Data tersebut kemudian difungsikan sebagai salah satu indikator penguji kesesuaian antara kapasitas ekonomi aktual (ability to pay) seorang Wajib Pajak dengan kewajiban pajak yang dilaporkannya.
Bimo mengilustrasikan mekanisme pengujian kewajaran tersebut melalui perbandingan ekstrem. Apabila sebuah rumah tangga tercatat memiliki kapasitas konsumsi listrik hingga 10.000 volt-ampere (VA), namun pemiliknya hanya melaporkan dan membayar pajak penghasilan sebesar Rp10 juta per tahun, sistem akan mengidentifikasi adanya ketidakwajaran profil ekonomi. Analisis silang terhadap data konsumsi listrik ini pada akhirnya menjadi tolok ukur (benchmark) yang objektif dalam mengukur kepatuhan fiskal Wajib Pajak.
Lebih lanjut, ruang lingkup integrasi data Coretax tidak hanya terbatas pada sektor kelistrikan. Sistem ini tercatat telah terhubung dengan data layanan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk serta 55 entitas perbankan di dalam negeri. Secara simultan, Coretax juga berjejaring secara real-time dengan berbagai infrastruktur data kementerian dan lembaga, antara lain sistem Online Single Submission (OSS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Peruri, Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, hingga data kependudukan milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Jejaring data yang masif ini memberikan kemampuan ekstra bagi DJP untuk menangkap dan memetakan berbagai preseden transaksi ekonomi, termasuk dinamika ekonomi digital dan praktik ekonomi bayangan (pseudo-economy). Bimo menegaskan bahwa sebagai platform yang mengintegrasikan layanan, pemrosesan data, dan manajemen kepatuhan dalam satu pintu, Coretax merupakan manifestasi komitmen DJP. Transformasi digital ini diharapkan tidak hanya bermuara pada pengawasan yang ketat, tetapi juga mampu menghadirkan ekosistem pelayanan perpajakan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak serta kewajibannya.
Sumber: DJP Kini Bisa Lihat Tagihan Listrik dan Bank Masyarakat Lewat Coretax
