Pertanyaan:

Perkenakan saya Achmad ijin bertanya sebagai berikut:

Perusahaan kami PT KLM sahamnya dimiliki oleh ADE Corp di Rumania sebesar 75% dan PT ABC di Indonesia sebesar 25%. ADE Corp menjual sahamnya sebesar 25% ke XYZ Sdn Bhd di Malaysia. Apakah atas transaksi penjualan saham tersebut terutang PPh 26 mengingat di perusahaan kami tidak ada arus uang sama sekali yang berubah hanya nama pemegang saham saja.

Jawaban:

Oleh: Maskudin

Terima kasih Bapak Achmad atas pertanyaannya.

Memang berdasarkan transaksi yang terjadi penjualan saham tersebut diatas tidak arus uang sama sekali di PT KLM. Namun pengaturan terkait dengan hal diatas terdapat di KMK No. 434/KMK.04/1999 yang sampai saat ini masih berlaku atau belum adan aturan yang mencabut peraturan tersebut.

Pasal 2 dan 3 KMK No. 434/KMK.04/1999 menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari penjualan saham Perseroan yang diperoleh WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan netto.

(2) Terhadap WPLN berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabilan berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia.

(3) Besarnya perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPh Pasal 26 adalah 20 % x 25 % atau 5 % (lima     persen) dari harga jual.

(4) Pembayaran PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

                                                                                  Pasal 3

(1) Penghasilah dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipotong pajak oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 26.

(2) Perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kepadanya dibuktikan oleh WPLN bahwa PPh Pasal 26 yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dibayar lunas dengan menyerahkan fotokopi bukti pemotongan PPh Pasal 26 dengan menunjukkan aslinya.

(3) Dalam hal pembelinya adalah WPLN, maka yang ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah Perseroan.

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 diatas disimpulkan sebagai berikut:

Jika antara Indonesia dan Rumania terikat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan diatur mengenai pemotongan PPh Pasal 26 maka pemotongan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang diatur di P3B antara Indonesia dan Rumania. Namun jika di P3B tidak diatur maka atas transaksi tersebut diatas harus dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 5% dari harga jual. Karena pembelinya adalah WPLN dalam ini XYZ Sdn Bhd maka yang melakukan pemotongan adalah PT KLM.

Demikian pendapat kami semoga mencerahkan.

*Disclaimer*