Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pembebasan Pajak Impor Mobil Listrik CBU Dinilai Tidak Berdampak Tarik Investor

IBX-Jakarta. Ekonom yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, wacana pemerintah untuk merevisi kebijakan insentif mobil listrik dengan membebaskan pajak bagi completely build up (CBU) mobil listrik yang diimpor ke Indonesia masih kurang signifikan. Menurutnya, insentif penghapusan PPN tersebut hanya bagian kecil dari lingkup kebijakan untuk mendorong relokasi maupun pembangunan pabrik kendaraan listrik baru di Indonesia.

“Pemerintah sudah punya Kawasan Industri Terpadu Batang yang difokuskan untuk perakitan baterai dan kendaraan listrik. Tapi tantangan juga banyak, mulai dari ketersediaan pembiayaan domestik dengan suku bunga yang rendah,” terangnya kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (2/8/2023). Selanjutnya, fragmentasi rantai pasok bahan baku yang sebagian besar nikel setengah jadi yang baik untuk bahan baku stainless steel dan baterai banyak diekspor ke China. “Jadi ada integrasi rantai pasok yang belum terbentuk. Karena bicara pabrik mobil listrik tidak bisa hanya soal hilir perakitan, melainkan dari hulunya harus disambungkan. Belum soal bahan baku lithiumnya kita tidak produksi,” tuturnya. Tantangan lainnya, lanjut Bhima, yaitu terkait kesiapan sumber daya manusia di kendaraan listrik. “Kalau belum maka perusahaan akan keluarkan biaya training yang cukup mahal,” tukasnya.
Sehingga menurut Bhima, masih banyak ekosistem lain yang harus disempurnakan untuk mendukung produksi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air.
Sumber:https://ekbis.sindonews.com/read/1166685/33/pembebasan-pajak-impor-mobil-listrik-cbu-dinilai-tak-ngefek-tarik-investor-1691021305
*Disclaimer*
Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »