IBX-Jakarta. Kinerja penerimaan pajak Indonesia sepanjang tahun 2025 menunjukkan sinyal pelemahan yang mengkhawatirkan. Realisasi penerimaan hingga Mei 2025 tercatat mengalami penurunan cukup tajam, memunculkan kekhawatiran terhadap daya tahan fiskal dan kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan anggaran negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rachmat, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak hingga akhir Mei masih mengalami kontraksi sebesar 10,13% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini dianggap tidak hanya mengganggu proyeksi pendapatan negara, tetapi juga dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah ke depan.
“Situasi ini akan memaksa pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang lebih agresif di bidang perpajakan,” ujar Ariawan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).
Pelemahan tajam bahkan sempat tercatat pada Februari 2025, saat penerimaan pajak hanya mampu menghimpun Rp187,8 triliun—terkontraksi hingga 30,1% secara tahunan. Jika kecenderungan ini terus berlangsung tanpa pembalikan tren, Ariawan memproyeksikan potensi shortfall atau kekurangan penerimaan dapat mencapai Rp120 triliun hingga Rp140 triliun hingga akhir tahun.
Kondisi ini dinilai akan mendorong pemerintah untuk melakukan reposisi kebijakan, termasuk mengevaluasi kembali strategi perpajakan yang selama ini diterapkan. Langkah-langkah reformasi, termasuk perluasan basis pajak dan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak, diperkirakan menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Hingga Mei 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menyentuh angka Rp21 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak belum menunjukkan tanda pemulihan, tetap berada di jalur kontraksi sebesar 10,13% secara tahunan. Ini melanjutkan tren negatif sejak awal tahun, khususnya pada Februari yang menjadi titik terendah.
Ariawan menambahkan bahwa sejumlah faktor eksternal dan internal ikut memperburuk tekanan terhadap kinerja pajak nasional. Di antaranya, penurunan harga komoditas ekspor yang berdampak pada sektor unggulan, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menekan aktivitas usaha, serta belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi (Coretax) yang diluncurkan di awal tahun.
“Penurunan harga komoditas ekspor, pelemahan ekonomi, serta belum optimalnya sistem administrasi pajak (Coretax) pada awal tahun lalu turut memperparah tekanan terhadap pendapatan negara,” katanya.
Dengan situasi ini, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin sempit, sehingga diperlukan langkah-langkah korektif yang terukur namun cepat. Jika tidak ditangani secara serius, potensi pelebaran defisit dan peningkatan utang menjadi tantangan baru dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Sumber: Penerimaan Pajak Anjlok, APBN 2025 Berpotensi Hadapi Risiko Shortfall Rp 140 Triliun
