Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)

IBX – Jakarta. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah dana yang berasal dari sebagian penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada daerah yang memiliki keterkaitan dengan industri hasil tembakau, sekaligus untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani tembakau dan pekerja di industri rokok.

Sumber DBH CHT berasal dari cukai yang dikenakan atas produk tembakau, seperti rokok kretek, rokok putih, cerutu, dan tembakau iris, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Setelah dipungut oleh pemerintah pusat, sebagian dari penerimaan cukai tersebut dialokasikan kembali kepada daerah penghasil dan daerah lain yang mendukung kegiatan industri hasil tembakau. Dana ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pembangunan, khususnya di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

Besaran DBH CHT yang diterima daerah ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan cukai hasil tembakau secara nasional dan dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaan dana ini diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sektor tembakau.

Dalam pelaksanaannya, DBH CHT digunakan pada beberapa bidang utama. Di bidang kesehatan, minimal 50 persen dari dana yang diterima daerah wajib dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Pemanfaatannya antara lain untuk mendukung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meningkatkan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti buruh tani tembakau dan pekerja pabrik rokok, serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit akibat konsumsi tembakau melalui kegiatan edukasi dan kampanye kesehatan.

Selain itu, DBH CHT juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana ini digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada petani tembakau dan buruh rokok, serta mendukung program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki sumber penghasilan alternatif. Di beberapa daerah, DBH CHT juga digunakan untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur desa guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah penghasil tembakau.

Di sisi lain, DBH CHT turut mendukung peningkatan kualitas industri hasil tembakau. Bentuk dukungannya antara lain melalui kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman tembakau, pelatihan tenaga kerja di sektor tembakau, serta bantuan alat dan teknologi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

Sumber : Apa Itu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)?

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »