Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Significant progress on countering harmful tax practices

Paris, December 19, 2022. The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide tax administrations with the necessary information concerning their taxpayers to efficiently tackle tax avoidance and other BEPS risks.

The 2021 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings indicate that significant progress continues in countering harmful tax practices. Almost 50 000 exchanges of information have taken place to date in respect of the 23.000 tax rulings that have been identified.

The new peer review results also show that 73 jurisdictions are fully in line with the BEPS Action 5 minimum standard, with the remaining 58 jurisdictions receiving a total of 61 recommendations to improve their legal or operational framework to identify the relevant tax rulings and exchange information. The feedback given by Inclusive Framework members under this peer review process and in earlier years has allowed a number of jurisdictions to revise their processes and improve the clarity and quality of the information exchanged.

The Inclusive Framework will continue to pursue progress in this area, with the next annual peer review of the year 2022, to continue to track the progress of jurisdictions and actions taken to respond to any remaining recommendations.

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »