Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Significant progress on countering harmful tax practices

Paris, December 19, 2022. The OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS released the latest peer review assessments for 131 jurisdictions in relation to the compulsory spontaneous exchange of information on tax rulings. This is the sixth annual peer review of the implementation of the BEPS Action 5 minimum standard on tax rulings, which aims to provide tax administrations with the necessary information concerning their taxpayers to efficiently tackle tax avoidance and other BEPS risks.

The 2021 Peer Review Reports on the Exchange of Information on Tax Rulings indicate that significant progress continues in countering harmful tax practices. Almost 50 000 exchanges of information have taken place to date in respect of the 23.000 tax rulings that have been identified.

The new peer review results also show that 73 jurisdictions are fully in line with the BEPS Action 5 minimum standard, with the remaining 58 jurisdictions receiving a total of 61 recommendations to improve their legal or operational framework to identify the relevant tax rulings and exchange information. The feedback given by Inclusive Framework members under this peer review process and in earlier years has allowed a number of jurisdictions to revise their processes and improve the clarity and quality of the information exchanged.

The Inclusive Framework will continue to pursue progress in this area, with the next annual peer review of the year 2022, to continue to track the progress of jurisdictions and actions taken to respond to any remaining recommendations.

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »