Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Staf Khusus Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara Terkait Seorang Komika Geram Saat Ditagih Pajak Akun Youtube

IBX-Jakarta. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh seorang komika Soleh Solihun yang ditagih pajak padahal akun Youtube-nya tidak ada pendapatan atau adsense.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanggil Soleh Solihun untuk melakukan tabayun sekaligus mengklarifikasi data yang dimiliki komika tersebut.

Dia memastikan bahwa DJP akan menindaklanjuti semua penjelasan dan data yang diberikan Soleh Solihun kepada DJP. “Silakan nanti diberi penjelasan, bukti dan dokumen lain yang relevan. Ditjen Pajak akan menindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk penjelasan/bukti dari Anda. Terima kasih,” tulisnya melalui akun media sosial X pribadinya @prastow.

Yustinus mengemukakan bahwa dirinya juga sudah berkoordinasi dengan DJP untuk menindaklanjuti data yang dimiliki Soleh Solihun secara transparan dan terbuka. “Kami sudah berkoordinasi dengan Ditjen Pajak. Saat ini teman2 di KKP sedang mendalami informasi ini. Prinsipnya Ditjen Pajak akan melakukan tindak lanjut secara fair, objektif dan transparan,” katanya.

Dia juga meminta maaf kepada Soleh Solihun atas masalah perpajakan yang dihadapi kepada koomika itu. Yustinus memastikan bahwa pihaknya akan terus merespon atas keluhan dan informasi dari Soleh Solihun. “Respon dan informasi yang diberikan tentunya sangat berharga dan akan dijadikan sebagai salah satu bahan untuk tindak lanjut,” ujarnya.

Sumber :Soleh Solihun Kesal Ditagih Pajak Youtube, Anak Buah Sri Mulyani Buka Suara (bisnis.com)

*Disclaimer*

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »