Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Tenang! PPN Tidak Naik Pada 2024 Mendatang

IBX-Jakarta. Pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memastikan tidak ada kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan. PPN yang akan berlaku tetap 11% seperti saat ini.

“Intinya di 2024 kita masih 11%,” kata Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo dalam diskusi Mini Talkshow Bedah RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu, (20/9/2023).

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tertulis bahwa kenaikan PPN akan dilakukan secara bertahap.

Di mana naik menjadi 11% pada awal dan kemudian tahap kedua naik menjadi 12% dengan batas waktu paling lambat 1 Januari 2025.

“Kita tunggu waktunya saja ya,” kata Wahyu.

Sebelumnya, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan aturan baru ini. Dia mengatakan penerapan itu tentu melihat dinamika kondisi perekonomian pada 2024.

“Nanti kita lihat dinamikanya nanti. Ya atau nanti kalau perlu penyesuaian dan lain-lain kita bicarakan dengan DPR,” tegas Prastowo.

Masa berlaku PPN 12% itu termuat dalam UU HPP Bab IV Pasal 7 dijelaskan secara rinci tarif PPN. Untuk tahun 2022, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

 

 

Sumber : Aman! PPN Dipastikan Tidak Naik Pada 2024 (cnbcindonesia.com)

*Disclaimer*

 

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »