Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

PPN Anjlok ke Rp102 Triliun di Awal Tahun, Ini Faktor Pemicunya

IBX-Jakarta. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) menurun dalam dua bulan pertama tahun 2025. Realisasinya hanya mencapai Rp102,5 triliun, turun 9,53% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp113,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa penerimaan PPN DN pada Februari 2025 sebesar Rp48,1 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding Januari 2025 yang mencapai Rp54,4 triliun, serta jauh dari capaian Desember 2024 yang sebesar Rp95,4 triliun. Ia mengatakan bahwa tren penurunan ini bersifat musiman dan biasa terjadi pada awal tahun.

Namun demikian, Anggito juga menyebut adanya faktor tambahan yang ikut menekan angka penerimaan, yaitu kebijakan relaksasi pembayaran PPN selama 10 hari. Artinya, PPN Januari masih dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025. Jika relaksasi ini diperhitungkan, maka rata-rata PPN DN untuk periode Desember 2024 hingga Februari 2025 masih berada di angka Rp69,5 triliun, lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp64,2 triliun.

Anggito juga menilai bahwa kondisi konsumsi tidak sepenuhnya memburuk, karena ada pertumbuhan penjualan kendaraan pada Februari 2025, dengan motor naik 4% dan mobil meningkat 2,2% dibanding tahun lalu.

Namun, pandangan ini dikritisi oleh beberapa ekonom. Arif, mantan staf khusus presiden bidang ekonomi, menilai penurunan PPN mencerminkan turunnya konsumsi rumah tangga, yang menjadi indikator daya beli masyarakat. Ia juga menyebut hal ini bisa berimbas pada penerimaan PPh Badan dan mencerminkan kondisi ekonomi secara makro, termasuk ketenagakerjaan.

Senada, Guru Besar Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyatakan bahwa penurunan PPN sebesar 9% menunjukkan tekanan pada konsumsi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah terus mengabaikan persoalan ekonomi yang mendasar, maka Indonesia bisa menghadapi defisit anggaran yang semakin melebar, peningkatan utang, dan daya beli yang terus merosot.

Sumber : Setoran PPN Jeblok Jadi Rp102 T, Ini Ternyata Biang Keroknya! (CNBC)

Recent Posts

Reformasi Ekspor SDA Melalui Danantara

IBX – Jakarta. Pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk mengamankan pundi-pundi negara. Mulai pertengahan tahun ini, tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional bakal dirombak total. Strateginya? Pemerintah melarang keras perusahaan swasta mengekspor langsung komoditas premium seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Read More »

Pemberian Insentif PBB-P2 di DKI Jakarta Tahun 2026

IBX – Jakarta. Melalui Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat digunakan tanpa melakukan permohonan dari wajib pajak. Dalam kebijakan ini, keringanan didapatkan otomatis oleh wajib pajak ketika akan melakukan pembayaran sesuai periode yang diatur.

Read More »