Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Isu Baru: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Kendaraan Listrik

Mobil listrik berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri otomotif. Prospek penjualannya diperkirakan akan semakin meningkat, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang membuat konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih efisien.

Selain itu, perbedaan harga antara kendaraan listrik dan mobil berbahan bakar konvensional (ICE) kini semakin tipis, sehingga lebih kompetitif di pasar. Ditambah lagi, perkembangan teknologi baterai membuat jarak tempuh EV kian panjang, bahkan mampu mencapai hingga 600 km dalam sekali pengisian penuh.

Momentum positif ini dinilai perlu terus dipertahankan, terutama di tengah naiknya harga energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik diyakini dapat menekan konsumsi dan impor BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai catatan, terbitnya Permendagri No. 11 Tahun 2026 membuka peluang pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada mobil listrik, yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Kebijakan ini diperkirakan sempat menimbulkan efek kejut di pasar dalam jangka pendek. Namun demikian, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik diyakini akan kembali pulih setelah menyadari bahwa total biaya yang dikeluarkan, termasuk pajak, tetap lebih hemat dibandingkan penggunaan BBM.

Sumber: Mobil Listrik Bakal Kena Pajak, Pemda Disarankan Pakai Skema Progresif Baca artikel detikfinance, “Mobil Listrik Bakal Kena Pajak, Pemda Disarankan Pakai Skema Progresif

Recent Posts

DJP Usulkan Rp5,4 Triliun untuk Kembangkan AI Pengawasan Pajak.

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajukan pagu indikatif sebesar Rp5,40 triliun untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI. Anggaran tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2026 setelah efisiensi, yang mencapai Rp5,42 triliun. Dari total anggaran itu, sekitar 89,2% atau Rp4,81 triliun dialokasikan untuk fungsi utama

Read More »

Insentif Pajak Jadi Strategi Baru Jakarta Dorong Budaya Pilah Sampah

IBX – Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah baru dalam mendorong pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab melalui pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha. Kebijakan ini ditujukan bagi hotel, restoran, dan kafe yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam kompetisi pilah sampah yang akan diselenggarakan pemerintah daerah. Langkah tersebut mencerminkan

Read More »