Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Isu Baru: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Kendaraan Listrik

Mobil listrik berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri otomotif. Prospek penjualannya diperkirakan akan semakin meningkat, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang membuat konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih efisien.

Selain itu, perbedaan harga antara kendaraan listrik dan mobil berbahan bakar konvensional (ICE) kini semakin tipis, sehingga lebih kompetitif di pasar. Ditambah lagi, perkembangan teknologi baterai membuat jarak tempuh EV kian panjang, bahkan mampu mencapai hingga 600 km dalam sekali pengisian penuh.

Momentum positif ini dinilai perlu terus dipertahankan, terutama di tengah naiknya harga energi global akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik diyakini dapat menekan konsumsi dan impor BBM, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai catatan, terbitnya Permendagri No. 11 Tahun 2026 membuka peluang pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) serta bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada mobil listrik, yang mulai berlaku sejak 1 April 2026.

Kebijakan ini diperkirakan sempat menimbulkan efek kejut di pasar dalam jangka pendek. Namun demikian, minat masyarakat terhadap kendaraan listrik diyakini akan kembali pulih setelah menyadari bahwa total biaya yang dikeluarkan, termasuk pajak, tetap lebih hemat dibandingkan penggunaan BBM.

Sumber: Mobil Listrik Bakal Kena Pajak, Pemda Disarankan Pakai Skema Progresif Baca artikel detikfinance, “Mobil Listrik Bakal Kena Pajak, Pemda Disarankan Pakai Skema Progresif

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »