Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

UAE issues corporate tax law

On December 9, 2022, the United Arab Emirates (UAE) issued the federal law on taxation of corporations and businesses.

The Federal Decree-Law No. 47) of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses provides the legislative basis for the introduction and implementation of a federal corporate tax regime in the UAE.

Under the regime, corporate tax will be levied at a headline rate of nine percent on taxable income exceeding AED 375,000. Taxable income below this threshold will be subject to a zero percent corporate tax rate.

The new corporate tax regime is effective for financial years starting June 1, 2023.

According to the Finance Ministry, “the introduction of a corporate tax regime is intended to help the UAE achieve its strategic objectives and accelerate its development and transformation. The certainty of a competitive corporate tax regime that adheres to international standards, together with the UAE’s extensive network of double tax treaties, will cement the UAE’s position as a leading jurisdiction for business and investment.”

“Given the position of the UAE as an international business hub and global financial centre, the UAE corporate tax regime builds from best practices globally and incorporates principles that are internationally known and accepted. This ensures that the UAE’s corporate tax regime will be readily understood and is clear in its implications,” it said.

The fine print of the law is available on the Ministry’s website.

Source:https://transferpricingnews.com/uae-issues-corporate-tax-law/

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »