Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pemprov Jakarta Gulirkan Insentif Pajak untuk Dongkrak Sektor Perhotelan dan Kuliner

IBX-Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menggulirkan kebijakan insentif fiskal berupa keringanan pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan dan makanan-minuman (F&B). Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta serta strategi Pemprov dalam menggerakkan kembali roda perekonomian kota pascapandemi.

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa keringanan pajak untuk sektor perhotelan tengah disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. “Bahkan mungkin dalam minggu ini kita akan memberikan stimulus untuk peringanan pajak untuk hotel. Tapi mungkin dalam minggu ini, hari Rabu, kita akan men-declare,” ujar Rano saat menghadiri upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

Rano menegaskan bahwa pendapatan daerah harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk stimulus nyata. Salah satunya adalah untuk sektor perhotelan yang kini tengah terdampak penurunan okupansi. “Itulah kenapa Jakarta setiap minggu membuat atraksi dan event dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan,” tambahnya.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi bahwa insentif tersebut berupa pengurangan beban pajak sebesar 50% untuk dua bulan pertama sejak kebijakan diberlakukan. Setelah itu, pengurangan pajak akan berlanjut sebesar 20% untuk dua bulan berikutnya. “Pemerintah Jakarta akan memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak pada sektor industri hotel, yaitu 50% selama dua bulan pertama dan 20% untuk dua bulan berikutnya,” jelas Pramono kepada awak media di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Selain sektor perhotelan, Pemprov juga akan memberikan potongan pajak sebesar 20% untuk pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Pramono mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus membangkitkan semangat pelaku industri dalam menjalankan usahanya. “Kami ingin mendorong orang untuk lebih bergairah membayar pajak,” ungkapnya.

Meski belum diumumkan tanggal pasti pemberlakuan insentif tersebut, Pemprov memastikan bahwa seluruh kebijakan telah disiapkan secara matang. Rano Karno juga menekankan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari sejumlah stimulus sebelumnya, seperti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Dengan langkah ini, Pemprov Jakarta berharap tingkat hunian hotel dan perputaran ekonomi sektor F&B dapat kembali meningkat, seiring bertambahnya jumlah kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Ibu Kota.

Sumber: Bisnis.com

Recent Posts

Otoritas Italia Investigasi Pajak Penghasilan Pembalap Formula 1 

IBX – Jakarta. Formula 1, sebuah salah satu ajang balapan olahraga dengan nilai bisnis miliaran dolar di investigasi terkait potensi tunggakan pajak di Italia yang belum dibayarkan. Sirkuit Italia rutin ada pada kalender  F1 setiap tahunnya, seperti Monza dan Imola. Otoritas pajak Italia melalui Guardia di Finanza sedang melakukan investigasi

Read More »

Isu Baru: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Kendaraan Listrik

Mobil listrik berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri otomotif. Prospek penjualannya diperkirakan akan semakin meningkat, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang membuat konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih efisien. Selain itu, perbedaan harga antara kendaraan listrik dan mobil berbahan bakar konvensional (ICE) kini semakin tipis, sehingga lebih

Read More »

Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Penguatan Pajak High Wealth Individual dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029

IBX – Jakarta. Melalui pengesahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025, Pemerintah Indonesia secara formal mempertegas komitmennya dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak kelompok High Wealth Individual (HWI). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fiskal secara

Read More »