Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Mengenal Metode Tangible Asset dan Intangible Asset Valuation dalam Transfer Pricing

IBX-Jakarta. Dalam dunia perpajakan, khususnya terkait transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, terdapat berbagai metode untuk menentukan harga wajar atau transfer pricing. Beberapa metode yang umum digunakan adalah metode Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus Method (CPM), dan Resale Price Method (RPM). Namun, ada satu metode lain yang kini semakin diperhatikan, yaitu metode Tangible Asset dan Intangible Asset Valuation.

Metode ini secara resmi diakomodasi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Sebelumnya, metode ini juga telah diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. PMK 172/2023 hadir untuk mempertegas penggunaannya dalam konteks transfer pricing.

Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk memahami pengertian dari kedua jenis aset ini:

  • Tangible asset adalah aset berwujud seperti mesin, kendaraan, atau bangunan—dengan bentuk fisik yang nyata dan bisa disentuh.
  • Intangible asset, sebaliknya, adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti merek dagang, hak cipta, atau know-how (pengetahuan teknis).

Berdasarkan Pasal 9 ayat (9) PMK 172 Tahun 2023, metode Tangible Asset dan Intangible Asset Valuation digunakan untuk menilai kewajaran harga dalam berbagai jenis transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, seperti:

  • Transaksi pengalihan aset berwujud dan/atau tidak berwujud
  • Penyewaan aset berwujud
  • Penggunaan atau pemberian hak atas aset tidak berwujud
  • Pengalihan aset keuangan
  • Pengalihan hak usaha di bidang pertambangan atau hak serupa
  • Pengalihan hak usaha di bidang perkebunan, kehutanan, dan sejenisnya

Pelaksanaan metode ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Sesuai Pasal 10 ayat (7) PMK 172/2023, penilaian harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penilaian untuk tujuan perpajakan. Dengan kata lain, metode Tangible Asset dan Intangible Asset Valuation harus dilandasi pendekatan yang objektif dan sesuai standar.


Metode Tangible Asset dan Intangible Asset Valuation menjadi alternatif penting dalam menentukan kewajaran harga untuk transaksi afiliasi, terutama yang melibatkan aset yang nilainya sulit ditentukan langsung dari pasar. Dengan dukungan regulasi yang kuat, metode ini memperkuat transparansi dan kepatuhan dalam praktik transfer pricing di Indonesia.

Sumber: PMK No 172 Tahun 2023 tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »