Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Menkeu Purbaya Benahi Coretax dengan Tim Keamanan Siber Profesional

IBX – Jakarta. Kementerian Keuangan tengah mempercepat pembenahan sistem administrasi perpajakan nasional, Coretax. Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa mengungkap langkah yang cukup tidak biasa, yakni merekrut sejumlah peretas profesional untuk memperkuat keamanan siber sistem tersebut.

Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya ditemukan kebocoran data wajib pajak yang sempat dijual secara ilegal. Menurut Purbaya, pembenahan dari sisi keamanan menjadi hal mendesak agar kepercayaan publik terhadap sistem pajak digital tetap terjaga. Ia mengklaim, hasilnya kini sudah terlihat signifikan.

Purbaya menjelaskan bahwa tingkat keamanan Coretax kini sudah jauh membaik. Ia menyebut, sistem yang sebelumnya berada di kondisi “kurang” kini mencapai kategori “A plus”. “Cybersecurity-nya sudah bagus sekali. Kemarin kan ada data Coretax yang ternyata dijual di luar, sekarang hampir pasti sudah enggak bisa lagi,” tambahnya.

Perbaikan ini dilakukan oleh tim teknis Direktorat Jenderal Pajak bersama sejumlah peretas asal Indonesia yang direkrut dan digaji secara resmi untuk membantu memperkuat sistem dari dalam. Salah satu di antara mereka bahkan disebut pernah menjalani pelatihan keamanan siber di Rusia selama enam bulan, dan sudah lama bekerja bersama Purbaya di beberapa instansi pemerintah.

Dari sisi performa, Coretax juga diklaim semakin stabil. Keluhan wajib pajak seperti gagal login, timeout hingga kesulitan mengunggah faktur kini mulai berkurang. Meski begitu, masih ada beberapa masalah teknis yang perlu dibenahi, terutama yang berkaitan dengan perangkat lunak milik vendor LG. Pemerintah menargetkan seluruh perbaikan bisa selesai pada akhir tahun seiring berakhirnya kontrak kerja sama dengan pihak tersebut.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi digital perpajakan. Coretax akan menjadi tulang punggung utama pelaporan SPT mulai 2026 sehingga aspek keamanan dan kenyamanan pengguna perlu benar-benar siap.

Meski sudah banyak kemajuan, sejumlah pihak tetap menyoroti pengalaman pengguna yang belum sepenuhnya mulus. Tampilan antarmuka dan alur kerja sistem dinilai masih perlu disempurnakan agar lebih ramah pengguna. Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada keamanan siber, tetapi juga memastikan sistem mudah diakses dan digunakan secara luas.

Dengan pembenahan yang menyeluruh dan dukungan tenaga ahli di bidang keamanan siber, publik berharap Coretax dapat menjadi tonggak baru reformasi perpajakan Indonesia. Sistem yang aman, transparan, dan dapat diandalkan akan menjadi kunci bagi peningkatan kepatuhan pajak di masa depan.

Sumber: Purbaya Rekrut Hacker Benahi Coretax, Klaim Bakal Anti-Retas!

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »