IBX – Jakarta. Menjelang Idulfitri, tradisi berbagi bingkisan atau parsel Lebaran sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Bingkisan tersebut sering dimaknai sebagai bentuk silaturahmi, penghormatan, atau ungkapan terima kasih. Namun bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemberian seperti ini perlu disikapi dengan lebih berhati-hati karena berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi.
Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, potongan harga, maupun bentuk keuntungan lainnya. Gratifikasi pada dasarnya tidak selalu melanggar hukum. Namun, jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan penerima dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suap.
Dalam konteks pelayanan perpajakan, penerimaan parsel Lebaran dari pihak yang memiliki hubungan dengan pekerjaan pegawai seperti wajib pajak atau mitra kerja dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan. Walaupun sering kali diberikan dengan maksud baik, penerimaan hadiah tetap dapat menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus atau ketidaknetralan dalam pelayanan.
Karena itu, menjaga integritas menjadi hal yang sangat penting bagi pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Sikap profesional dengan menolak pemberian yang berkaitan dengan tugas kedinasan merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Apabila terdapat situasi di mana suatu pemberian tidak dapat dihindari, mekanisme pelaporan gratifikasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa segala sesuatu tetap berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Transparansi dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan. Oleh karena itu, masyarakat dapat turut berpartisipasi dengan menyampaikan pengaduan atau melaporkan dugaan pelanggaran melalui berbagai saluran resmi yang telah disediakan.
Saluran Pengaduan DJP:
- Telepon Kring Pajak: (021) 1500200
- Email: pengaduan@pajak.go.id
- Situs Web: pengaduan.pajak.go.id
- Twitter: @kring_pajak
- Chat Pajak: www.pajak.go.id
- Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja terkait
Selain itu, pelaporan terkait gratifikasi juga dapat dilakukan melalui Aplikasi GOL KPK, yaitu platform resmi yang disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencatat penerimaan maupun penolakan gratifikasi oleh penyelenggara negara.
Sumber : Menjaga Marwah, Merawat Amanah: Refleksi Gratifikasi di Musim Lebaran | Direktorat Jenderal Pajak
