Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Akan Ada Insentif Mobil Listrik 2024? Simak Informasi Berikut Ini!

IBX-Jakarta. Melansir dari Kompas.com (15/02/2024), Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengatakan pemerintah sedang menyelesaikan peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas pembelian kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai pada tahun 2024.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah.

Melalui beleid tersebut, insentif PPN DTP atas pembelian mobil Listrik sudah berhenti sejak 31 Desember 2023.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan insentif yang cukup berupa PPN DTP akan sangat membantu. Oleh karenanya, penyusunan PMK-nya sedang dalam proses dan akan dikejar.

Pihaknya juga turut menambahkan adanya insentif pajak mobil Listrik 2024 bertujuan untuk mendorong penjualan mobil Listrik Februari 2024, sehingga harapannya peraturan mengenai insentif tersebut dapat segera keluar.

Meskipun demikian, belum ada aturan terbaru dari Kemenkeu terkait insentif pajak mobil Listrik. Hal ini berarti besaran insentif pajak msaih akan sama seperti sebelumnya.

Adapun ketentuan mengenai pemberian insetif PPN DTP terhadap pembelian kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat dan bus adalah sebagai berikut.

  • Kendaraan bermotor Listrik berbasis baterai roda empat dan bus dengan TKDN  40%, diberikan PPN DTP sebesar 10%, sehingga PPN yang harus dibayarkan sebesar 1%.
  • Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai bus dengan 20% ≥ TKDN  40%, diberikan PPN DTP sebesar 5%, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6%.

Sumber: Insentif Mobil Listrik 2024 Akan Segera Disahkan

Recent Posts

Apa Saja yang Perlu Dipersiapkan Wajib Pajak dalam Penerapan “Core Tax”?

IBX-Jakarta. Berkenaan dengan mulai masifnya edukasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak mengenai Core Tax atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), apakah ada persiapan yang perlu dilakukan Wajib Pajak untuk menghadapi perubahan sistem tersebut? Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang sedang dikembangkan oleh Direktorat

Read More »

Perhatikan! Kenali Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta

IBX-Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang ke-497, Pemerintah Provinsi (Pemporv) DKI Jakata menetapkan kebijakan mengenai penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku hingga tanggal 31 Agustus 2024. Kebijakan ini dituang di dalam Keputusan Kepala Bapenda Jakarta

Read More »

Waspada! Peluang Terjadinya Pencurian dalam Entitas

IBX-Jakarta. Peluang untuk terjadinya pencurian, ada pada semua entitas. Namun demikian, peluangnya akan lebih besar pada entitas yang memiliki atau menyimpan banyak uang/kas atau memiliki banyak persediaan atau aset berharga lainnya, terutama bila bentuknya kecil dan mudah dipindahkan. Sebagai contoh, kasino menangani uang dalam jumlah besar dengan hanya sedikit catatan formal untuk kas yang diterimanya.

Read More »