IBX-Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai belum mampu berperan secara optimal sebagai penyangga di tengah situasi pelemahan ekonomi nasional, meskipun sejumlah stimulus telah diberikan sejak awal tahun.

Pernyataan ini disampaikan oleh Peneliti Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, dalam media briefing CSIS pada Kamis (10/7/2025).

Riandy bahkan menilai bahwa langkah efisiensi anggaran hingga mencapai Rp300 triliun justru menjadi faktor penghambat laju pertumbuhan.

“Tetapi efisiensi yang sudah ditarik dari APBN itu Rp300 triliun. Jadi APBN belum sempurna menjadi shock absorber di tengah perlambatan. Buat saya, insentif fiskal yang diperlukan itu menormalisasi belanjanya lagi,” ungkap Riandy.

Menurutnya, mengembalikan belanja negara ke pola semula—tanpa dilakukan efisiensi—dapat memberikan dorongan kepada berbagai sektor yang sebelumnya terkena dampaknya. Ia menyebut pendekatan tersebut secara tidak langsung dapat berfungsi sebagai bentuk baru dari insentif fiskal, meskipun tidak secara spesifik menyasar kelompok tertentu.

“Jadi kalo di-normalisasi belanjanya, ini bisa jadi insentif fiskal juga sebenarnya. Walaupun gak targeted. Tapi terkait ke daya beli,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa sektor-sektor seperti perhotelan dan industri padat karya termasuk yang terdampak dari kebijakan efisiensi, karena sejumlah proyek infrastruktur mengalami penundaan. Jika belanja pemerintah kembali mengalir ke sektor-sektor tersebut, maka diperkirakan daya beli masyarakat juga akan ikut meningkat.

“Karena kan pekerja-pekerja sektor perhotelan kena, sektor padat karya karena infrastrukturnya diambil. Kena juga. Jadi once mereka ada lagi uang di daerah dan di sektor itu, daya beli juga kemungkinan akan ikut naik,” jelasnya.

Sumber : APBN Belum Maksimal Tahan Ekonomi Lesu, Warga Butuh Banyak ‘Suntikan’