Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bagaimana Auditor Memeriksa Utang Beban Gaji dan Upah?

Utang beban gaji dan upah timbul apabila upah pegawai untuk jam kerja pada hari-hari terakhir sebelum penutupan buku belum dibayar perusahaan, sampai periode berikutnya. Pegawai yang dibayar atas gaji bulanan biasanya telah menerima seluruh gajinya, kecuali untuk upah atas kerja lembur yang dilakukan pada hari-hari terakhir sebelum penutupan buku, tetapi kadang-kadang terdapat upah untuk para pekerja yang di-bayar atas dasarjam kerja belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

Pisah batas yang benar dan ketelitian penetapan utang gaji dan upah tergantung pada kebijakan perusahan yang harus dilkuti secara konsisten dari tahun ke tahun. Beberapa perusahaan menghitung jam sesungguhnya yang merupakan pendapatan karyawan pada periode ini dan dibayar pada periode berikutnya, sedang perusahaan yang lain mentapkannya dengan cara diperkirakan. Sebagai contoh penetapan dengan cara diperkirakan, misalnya pembayaran yang dilakukan pada periode berikutnya terdiri dari 3 hari kerja untuk tahun ini dan 2 hari untuk tahun berikutnya, maka diperkirakan 60% dari pembayaran kotor yang dilakukan pada periode berikutnya merupakan utang gaji/upah yang ada pada akhir periode ini.

Setelah auditor menentukan kebijakan perusahaan untuk menetap-kan utang gaji/upah dan mengetahui bahwa hal itu konsisten dengan tahun sebelumnya, maka prosedur yang tepat untuk menguji pisah batas dan ketelitian adalah dengan melakukan perhitungan ulang (rekalkulasi) atas perhitungan utang yang telah dilakukan klien. Kemungkinan besar kesalahan penyajian yang signifikan dalam neraca terjadi sebagai akibat kekeliruan dalam memasukkan jumlah hari yang seharusnya teiah menjadipenghasilan karyawan tetapi belum dibayar.

*Disclaimer*

Sumber: Jusup, Al. Haryono. Auditing Edisi II (Pengauditan Berbasis ISA)

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »