Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Bagaimana Proses Pengumpulan Bukti Audit dalam ISA 200?

Oleh: M. Akmal Murtadho

Semua informasi yang dikumpulkan selama proses audit, termasuk pada tahap penerimaan klien, perencanaan, pemahaman, penilaian, penyimpulan, dan pengujian pengendalian internal adalah bukti audit (audit evidence). Bukti audit diuraikan oleh ISA 200 sebagai berikut.

“Audit evidence comprise both information that supports and corroborates management’s assertion and any information that contradicts such assertion”.

Sebagian besar pekerjaan akuntan publik adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang mendukung atau yang menguatkan asersi manajemen maupun yang bertentangan dengannya.

Bukti audit yang dikumpulkan harus mencukupi (sufficient) dan tepat (appropriate). Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berhubungan satu sama lain. Kecukupan bukti audit merupakan ukuran kuantitas dan ditentukan oleh penilaian akuntan publik terhadap risiko salah saji material dan kualitas bukti tersebut. Kuantitas bukti audit tergantung pada luas atau banyaknya (extent) bukti yang dikumpulkan. Ketepatan merupakan ukuran tentang kualitas dan berkaitan dengan relevansi dan keandalan bukti dalam mendukung asersi manajemen.

Kualitas bukti audit bergantung pada sifat (nature) dari bukti yang bersangkutan. Bukti audit dikumpulkan melalui prosedur audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan umumnya menggunakan metode pengujian sampel. Oleh karena itu, dalam pengumpulan bukti audit, akuntan publik harus memutuskan empat hal berikut.

1. Prosedur audit yang harus dilakukan.

2. Besarnya sampel yang akan digunakan.

3. Cara pemilihan sampel yang akan dipakai.

4. Waktu dilakukannya audit.

Pengumpulan bukti menggunakan strategi dan pendekatan seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan audit. Prosedur audit dapat dimodifikasi selama pelaksanaan audit. Artinya, prosedur audit selanjutnya ditentukan oleh hasil yang diperoleh pada prosedur sebelumnya.

Prosedur audit harus dapat menjabarkan sifat, waktu, dan luasnya bukti audit yang dikumpulkan.

*Disclaimer*

Sumber: Soemarso S.R (2018). Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahan.

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »