IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mencatat penindakan terhadap puluhan ribu barang ilegal sepanjang 2025. Hingga 29 Desember 2025, aparat Bea Cukai telah menindak 30.451 kasus barang ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp8,8 triliun. Penindakan tersebut dilakukan di seluruh lini pengawasan, mulai dari impor dan ekspor, penertiban penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, hingga pengawasan di bidang cukai.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, menjelaskan bahwa intensitas pengawasan dilakukan secara menyeluruh di berbagai pintu masuk dan jalur distribusi. Upaya ini mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi industri dan masyarakat dari peredaran barang ilegal.
Dari sisi komoditas, hasil tembakau masih menjadi sasaran utama penindakan dengan porsi mencapai 63,9% dari total barang ilegal yang ditindak. Komoditas lain yang juga dominan adalah minuman kerasdengan kontribusi sekitar 6,75%, disusul berbagai barang seperti tekstil, mesin, serta besi dan baja. Tingginya porsi hasil tembakau menunjukkan bahwa rokok ilegal masih menjadi tantangan besar dalam pengawasan cukai nasional.
Khusus untuk rokok ilegal, Bea Cukai mencatat capaian penindakan sepanjang 2025 sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut. Menurut Nirwala, capaian ini mencerminkan konsistensi aparat di lapangan dalam mempersempit ruang gerak peredaran rokok tanpa pita cukai maupun berpita cukai palsu, di tengah masih tingginya permintaan pasar.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa Bea Cukai bersama instansi terkait telah menangkap dan memusnahkan sekitar 1 miliar batang rokok ilegal sepanjang 2025. Penindakan tersebut berasal dari 17.641 operasi anti rokok ilegal yang digelar sepanjang tahun. Ia menilai angka tersebut mencerminkan besarnya skala peredaran rokok ilegal, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan bahwa mayoritas rokok ilegal yang ditindak merupakan sigaret kretek mesin (SKM) dengan porsi 74,2%, diikuti sigaret putih mesin (SPM) sebesar 20,5%. Meski jumlah rokok ilegal yang ditindak tergolong besar, pemerintah menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, mengingat potensi peredaran rokok ilegal diperkirakan masih jauh lebih luas dan berimplikasi pada penerimaan negara serta kesehatan masyarakat.
Sebagai perbandingan, hingga akhir November 2025 produksi hasil tembakau nasional tercatat mencapai 285 miliar batang. Dari jumlah tersebut, penerimaan cukai hasil tembakau berhasil dibukukan sebesar Rp198,2 triliun atau setara 81,2% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penindakan rokok ilegal menjadi faktor krusial dalam menjaga kinerja penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih adil bagi pelaku industri yang patuh aturan.
Sumber: Bea Cukai Tindak Barang Ilegal Senilai Rp8,8 Triliun sepanjang 2025
