Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Cegah Rokok Ilegal, DPR Wacanakan Tak Ada Kenaikan Cukai Tembakau 2026

IBX – Jakarta. Wacana untuk tidak menaikkan tarif pajak pada 2026 kini diperluas dengan mencakup pengenaan cukai atas sektor Cukai Hasil Tembakau (CHT). Hal itu dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini. Ia menegaskan bahwa kebijakan untuk tidak menaikkan tarif CHT ditujukan agar menjaga stabilitas industri hasil tembakau yang akan berpengaruh pada penekanan peredaran rokok ilegal.

Apabila tarif CHT dinaikkan di tengah keadaan daya beli masyarakat yang lemah, maka akan berisiko terhadap sektor produksi hasilt tembakau serta memperbesar pasar rokok ilegal. Masyarakat justru akan beralih pada konsumsi produk hasil tembakau yang dijual dengan harga lebih murah.

Kebijakan pengenaan cukai atas hasil tembakau tersebut sudah berdampak pada perusahaan industri tembakau. Sejumlah perusahaan diketahui telah melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat permintaan produk hasil tembakau yang berkurang sebagai dampak dari kenaikan harga. Dampak tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang dapat memberikan manfaat pada rakyat, bukan berpihak pada salah satunya.

Yahya Zaini kemudian mengusulkan moratorium tersebut dengan dibarengi oleh pengawasan ketat yang dinilai akan cukup efektif untuk menekan rokok ilegal tanpa merugikan pihak tertentu.

Sumber: Anggota DPR Usulkan Moratorium Cukai Rokok 3 Tahun

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »