IBX – Jakarta. Industri kelapa sawit Indonesia berada di persimpangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, sawit masih menjadi mesin penting perekonomian nasional. Nilai ekspor yang menembus puluhan miliar dolar AS setiap tahun menunjukkan betapa strategisnya komoditas ini bagi neraca perdagangan dan jutaan pelaku usaha, dari korporasi besar hingga petani rakyat. Namun di sisi lain, bayang-bayang deforestasi, konflik lahan, dan persoalan kepatuhan pajak terus melekat dan sulit dihindari.
Perluasan lahan sawit selama lebih dari dua dekade terakhir menjadi gambaran paling jelas dari dilema tersebut. Dalam rentang waktu sejak akhir 1990-an, luas perkebunan sawit melonjak berkali-kali lipat. Ekspansi ini tidak hanya didorong oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh perkebunan rakyat yang tumbuh jauh lebih cepat secara persentase. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa sawit telah menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat, sekaligus memperlihatkan betapa kuatnya insentif ekonomi di balik pembukaan lahan.
Namun data audit negara menunjukkan bahwa pertumbuhan itu tidak selalu berjalan rapi. Pelepasan kawasan hutan untuk sawit mencapai jutaan hektare, sebagian di antaranya terjadi di wilayah dengan fungsi lindung dan kawasan gambut. Bahkan, masih ditemukan kebun sawit yang beroperasi tanpa hak guna usaha yang jelas, serta area yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Kondisi ini menciptakan risiko lingkungan yang nyata, mulai dari hilangnya keanekaragaman hayati hingga meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah hilir.
Temuan lapangan dari pemerintah memperkuat kekhawatiran tersebut. Penyerobotan kawasan konservasi dan pembukaan lahan di lereng ekstrem tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menggerus fungsi alami hutan sebagai penyangga kehidupan. Di titik ini, isu sawit tidak lagi semata soal ekonomi atau ekspor, melainkan menyentuh aspek keselamatan publik dan keberlanjutan jangka panjang.
Persoalan sawit juga tidak berhenti di isu lingkungan. Dari sisi fiskal, sektor ini kembali disorot karena dugaan praktik underinvoicing dalam ekspor CPO dan produk turunannya. Selisih harga transaksi dengan harga patokan ekspor membuka indikasi hilangnya potensi penerimaan pajak dalam jumlah sangat besar. Bagi negara, ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut keadilan fiskal dan integritas sistem perpajakan.
Otoritas pajak kini mulai memperketat pengawasan dan memberi sinyal tegas kepada pelaku usaha agar melakukan pembenahan secara sukarela. Di saat yang sama, sebagian pelaku industri menilai sawit kerap dijadikan kambing hitam. Mereka menekankan bahwa izin baru telah dibatasi, ekspansi perusahaan telah dimoratorium, dan fokus industri saat ini lebih mengarah pada peningkatan produktivitas, bukan pembukaan lahan baru. Usulan seperti penjualan CPO melalui satu bursa terpusat juga diajukan untuk menutup celah manipulasi transaksi dan meningkatkan transparansi.
Pada akhirnya, polemik sawit menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan hitam-putih antara ekonomi dan lingkungan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan komoditas strategis ini dikelola secara tertib, transparan, dan patuh hukum, tanpa mengorbankan keberlanjutan. Tanpa perbaikan tata kelola yang konsisten, sawit akan terus berada dalam ironi yang sama: menjadi sandaran ekonomi, sekaligus sumber persoalan yang tak kunjung selesai.
Sumber: Ironi Sawit: Jadi Sandaran Ekonomi, Isu Deforestasi, & Disorot Pajak Karena Underinvoicing
