Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

DJP Usulkan Rp5,4 Triliun untuk Kembangkan AI Pengawasan Pajak.

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajukan pagu indikatif sebesar Rp5,40 triliun untuk tahun anggaran 2027 kepada Komisi XI DPR RI. Anggaran tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan alokasi tahun 2026 setelah efisiensi, yang mencapai Rp5,42 triliun. Dari total anggaran itu, sekitar 89,2% atau Rp4,81 triliun dialokasikan untuk fungsi utama DJP, sementara sisanya untuk fungsi pendukung dan operasional.

Salah satu fokus utama DJP pada 2027 adalah memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI). Untuk program ini, DJP mengusulkan anggaran terbesar, yakni Rp1,97 triliun. AI akan digunakan dalam proses bisnis inti perpajakan dan mendukung pendekatan multidoors guna meningkatkan efektivitas pengawasan serta kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, DJP juga menyiapkan anggaran Rp919,02 miliar untuk memperluas basis pajak, termasuk mengawasi aktivitas shadow economy dan sektor informal. Sementara itu, Rp665,40 miliar dialokasikan untuk peningkatan layanan perpajakan berbasis teknologi, perluasan kanal pembayaran pajak, serta penguatan kepercayaan publik melalui peningkatan integritas pegawai dan kualitas layanan.

Sumber: DJP Mau Pakai AI buat Kejar Pajak, Usulkan Anggaran Rp 5,4 T

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »