IBX-Jakarta. Penerimaan negara di Jawa Timur mengalami penurunan signifikan pada awal tahun 2025. Meskipun APBN kawasan ini mencatat surplus sebesar Rp 40,18 triliun per akhir April 2025, dengan pendapatan mencapai Rp 79,77 triliun dan belanja terealisasi Rp 39,59 triliun, namun total pendapatan negara mengalami penurunan sekitar 10,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 89,01 triliun.
Salah satu faktor utama penurunan ini adalah turunnya penerimaan cukai hasil tembakau (CHT), yang berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Hingga April 2025, penerimaan cukai di Jawa Timur tercatat sebesar Rp 42,89 triliun, turun sekitar 2,66% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 44,11 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya produksi rokok golongan I, yang tarif cukainya lebih tinggi, sementara produksi rokok golongan II dan III mengalami kenaikan. Fenomena ini dikenal dengan istilah “downtrading“, di mana konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih murah akibat tekanan ekonomi dan daya beli yang melemah.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, menyatakan bahwa penurunan produksi rokok golongan I dan peralihan konsumsi ke golongan II dan III berkontribusi terhadap penurunan penerimaan cukai. Selain itu, kebijakan pemusatan administrasi dan setoran wajib pajak cabang sebagai konsekuensi implementasi Coretax juga mempengaruhi penerimaan pajak di wilayah ini.
Sementara itu, penerimaan pajak di Jawa Timur tercatat sebesar Rp 32,06 triliun, turun sekitar 20,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 40,3 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya jenis pajak PPN akibat relaksasi pembayaran pajak dan implementasi kebijakan Coretax.
Di sisi lain, penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga April 2025 mencapai Rp 2,67 triliun, atau 50,19% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP Lainnya dan PNBP BLU. Sementara itu, belanja negara di Jawa Timur tercatat sebesar Rp 39,59 triliun, turun sekitar 7,84% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 42,96 triliun.
Penurunan penerimaan cukai ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, mengingat kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan negara yang signifikan. Kebijakan fiskal dan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pita cukai serta upaya pemberantasan rokok ilegal menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas penerimaan negara di masa depan.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebijakan kesehatan masyarakat dan keberlanjutan industri tembakau, guna memastikan penerimaan negara tetap optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Sumber: Penerimaan Cukai Jatim Terganggu Imbas Produksi Rokok Golongan I Turun (CNBC)
