Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun.

Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar US$1,2 miliar atau kurang lebih Rp20 triliun. Selain itu, perusahaan juga menyalurkan dividen sekitar US$1 miliar atau setara Rp17 triliun kepada MIND ID.

Pernyataan ini disampaikan Tony dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Selasa (14/4/2026), di mana ia menegaskan besarnya kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara melalui berbagai skema tersebut.

Tony menegaskan bahwa lonjakan harga tembaga dan emas menjadi faktor penopang utama di tengah penurunan kinerja operasional perusahaan. Berkat kenaikan harga tersebut, tekanan terhadap pendapatan tidak terlalu dalam.

Ia mengungkapkan, produksi tembaga sepanjang 2025 menyusut hampir 30%, sementara produksi emas mengalami penurunan lebih tajam, yakni di atas 50% atau sekitar 51%. Meski volume produksi anjlok, peningkatan harga kedua komoditas tersebut mampu mengimbangi dampaknya terhadap sisi pendapatan.

Dengan kondisi tersebut, penjualan Freeport hanya terkoreksi sekitar 17% dan masih mencatatkan nilai sebesar US$8,6 miliar sepanjang tahun 2025.

Sumber: Freeport Setor Pajak, Royalti Cs ke Negara Hampir Rp70 Triliun di 2025

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »