IBX-Jakarta. Sejak awal 2025, sistem baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax, mengalami berbagai kendala teknis yang berdampak pada proses pelaporan dan pembayaran pajak. Untuk mengatasi masalah ini, DJP memberikan keringanan dengan menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Wajib pajak tetap dapat melaporkan SPT sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2025 tanpa khawatir terkena denda keterlambatan.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada 27 Februari 2025. Berdasarkan keputusan tersebut, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai bentuk penghapusan sanksi administratif. Jika STP telah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, maka sanksi akan dihapus secara otomatis oleh DJP.
Jenis Pajak yang Dibebaskan dari Sanksi Administratif
Dalam keputusan tersebut, penghapusan sanksi administratif berlaku untuk keterlambatan pembayaran dan pelaporan berbagai jenis pajak, di antaranya:
- Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (kecuali yang terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025 dan dibayarkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk Masa Pajak Desember 2024, yang disetor setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025, serta untuk Masa Pajak Februari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk Masa Pajak Januari 2025, yang disetor setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.
- Bea Meterai untuk Masa Pajak Desember 2024 dan Januari 2025 yang disetor setelah jatuh tempo masing-masing hingga 31 Januari 2025 dan 28 Februari 2025.
Penghapusan Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT
Selain keterlambatan pembayaran pajak, DJP juga menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT. Beberapa kategori yang mendapatkan penghapusan sanksi antara lain:
- SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta SPT Masa Unifikasi untuk:
- Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 31 Maret 2025.
- Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 30 April 2025.
- SPT Masa PPN untuk:
- Masa Pajak Januari 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.
- Masa Pajak Februari 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 10 April 2025.
- Masa Pajak Maret 2025 yang dilaporkan setelah jatuh tempo hingga 10 Mei 2025.
- SPT Masa Bea Meterai untuk:
- Masa Pajak Desember 2024 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 31 Januari 2025.
- Masa Pajak Januari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.
- Masa Pajak Februari 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 31 Maret 2025.
- Masa Pajak Maret 2025 yang disampaikan setelah jatuh tempo hingga 30 April 2025.
Dengan adanya kebijakan ini, wajib pajak yang mengalami kendala akibat penerapan sistem Coretax tidak perlu khawatir dikenakan sanksi keterlambatan. DJP berharap kebijakan ini dapat memberikan kelonggaran bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Meskipun demikian, DJP tetap mendorong wajib pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sumber: Coretax Masih Terkendala, Telat Bayar & Lapor SPT Bebas Sanksi (CNBC)
