Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Ini Perkiraan Pajak yang Dikenakan untuk Pembelian iPhone 16 dari Luar Negeri

IBX-Jakarta. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melarang penjualan iPhone 16, seri smartphone terbaru dari Apple, di Indonesia.

Larangan ini disebabkan karena perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut belum memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Kemenperin juga sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan nomor seri International Mobile Equipment Identity (IMEI) iPhone 16 yang dijual di dalam negeri. Keputusan ini diambil karena adanya komitmen investasi yang belum diwujudkan oleh perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs.

“Oleh karena itu, kami mempertimbangkan untuk menonaktifkan IMEI seri iPhone 16 yang masuk melalui barang bawaan penumpang, dan bila terbukti diperjualbelikan di Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara

Febri menyatakan bahwa seri iPhone 16 yang saat ini ada di Indonesia hanya diperuntukkan bagi penggunaan pribadi penumpang dari luar negeri. Jadi, berapa pajak yang dikenakan untuk iPhone 16 yang dibeli dari luar negeri?

Rumus Perhitungan Pajak iPhone 16 yang Dibeli dari Luar Negeri
Diketahui bahwa iPhone 16, yang dirilis pada Senin, 9 September 2024, dijual dengan harga mulai dari US$ 799 (sekitar Rp 12,5 juta) untuk seri iPhone 16, US$ 899 (Rp 14,1 juta) untuk iPhone 16 Plus, US$ 999 (Rp 15,7 juta) untuk iPhone 16 Pro, dan US$ 1.199 (Rp 18,8 juta) untuk iPhone 16 Pro Max.

Menurut informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengguna ponsel diwajibkan untuk mendaftarkan IMEI ponsel baru mereka melalui DJBC, operator seluler, atau Kemenperin.

Registrasi IMEI yang dikelola oleh Bea Cukai mencakup handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan batas maksimal dua unit per penumpang atau awak sarana pengangkut.

Proses registrasi IMEI melalui Bea Cukai tidak dikenakan biaya dan dapat dilakukan melalui situs beacukai.go.id atau aplikasi Mobile Beacukai. Namun, bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tetap akan dikenakan.

Setiap penumpang berhak atas pembebasan bea masuk dan PDRI untuk nilai barang hingga US$ 500 (Rp 7,8 juta) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017. Untuk produk dengan nilai lebih dari US$ 500, akan dikenakan bea masuk dan PDRI.

Adapun bea masuk dan PDRI untuk HKT, termasuk iPhone 16, terdiri dari:

  • Bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pabean.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen dari nilai impor.
  • Pajak Penghasilan (PPh) bagi pemilik NPWP sebesar 10 persen dari nilai impor.
  • PPh bagi yang tidak memiliki NPWP sebesar 20 persen dari nilai impor.

Total pajak untuk iPhone 16 dihitung dengan menjumlahkan bea masuk, PPN, dan PPh. Nilai pabean dihitung dari nilai barang dikurangi US$ 500, sedangkan nilai impor adalah nilai pabean ditambah bea masuk.

Sumber: Segini Hitungan Pajak iPhone 16 saat Dibeli dari Luar Negeri

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »