IBX – Jakarta. Tekanan terhadap penerimaan negara semakin besar, tetapi masalah lama di tubuh otoritas pajak kembali muncul ke permukaan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang hanya berada di kisaran 8,2% pada 2025 menjadi pengingat bahwa ruang fiskal Indonesia sedang tidak dalam kondisi ideal. Di tengah situasi itu, publik kembali disuguhi kabar penangkapan pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kasus yang mencuat pada awal 2026 melibatkan pejabat di KPP Madya Jakarta Utara. Penetapan tersangka dilakukan tak lama setelah pemerintah mengumumkan realisasi penerimaan pajak yang kembali meleset dari target APBN. Polanya pun terasa familiar. Dugaan suap dan gratifikasi kembali mengemuka, dengan tujuan klasik, yaitu meringankan atau menghindari kewajiban pajak.
Perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara ini merupakan penanaman modal asing di sektor pertambangan dan pengolahan nikel di Maluku Utara. Dari sisi aparat, yang terseret bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pimpinan kantor pajak dan pejabat pengawas. Keterlibatan konsultan pajak dan perwakilan wajib pajak memperlihatkan bahwa praktik semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan lahir dari relasi yang terbangun cukup lama.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Publik masih mengingat betul kasus Gayus Tambunan lebih dari satu dekade lalu, yang menjadi simbol rapuhnya integritas birokrasi pajak kala itu. Alih-alih menjadi sejarah yang tertutup rapat, kasus serupa justru terus berulang dengan wajah dan aktor yang berbeda.
Dalam beberapa tahun terakhir, satu per satu nama pejabat pajak kembali muncul dalam pusaran perkara korupsi. Mulai dari Handang Soekarno yang terlibat dalam pengurusan pajak perusahaan ekspor, hingga Haniv yang terseret perkara gratifikasi terkait kepentingan usaha keluarga. Bahkan, pejabat setingkat direktur dan kepala wilayah tak luput dari sorotan aparat penegak hukum.
Kasus lain yang sempat menyita perhatian publik adalah perkara Angin Prayitno Aji, yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan konsultan pajak ternama. Tak lama berselang, publik dikejutkan juga oleh kasus Rafael Alun Trisambodo, yang awalnya mencuat bukan dari laporan pajak, melainkan dari ketimpangan gaya hidup dan kekayaan yang sulit dijelaskan secara logis.
Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi di sektor perpajakan bukan semata soal individu, tetapi juga soal sistem dan relasi kekuasaan. Ketika pengawasan lemah dan diskresi terlalu besar, praktik transaksional mudah tumbuh, terutama dalam sektor yang bersentuhan langsung dengan uang dan kewajiban besar.
Di sisi lain, pemerintah terus menggaungkan agenda reformasi perpajakan, baik dari sisi administrasi, digitalisasi, maupun penegakan hukum. Namun, berulangnya kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan publik tentang sejauh mana reformasi tersebut menyentuh akar persoalan. Kepercayaan wajib pajak sangat ditentukan oleh integritas aparat, karena tanpa itu, kepatuhan akan selalu rapuh.
Pada akhirnya, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak cukup hanya dengan memperluas basis pajak atau menaikkan tarif. Tanpa pembenahan serius terhadap tata kelola dan pengawasan internal, kebocoran akan terus terjadi. Dan selama itu pula, beban untuk menutup celah penerimaan akan selalu jatuh pada wajib pajak yang patuh.
Sumber: Kasus Suap Pajak Terus Terjadi, dari Era Gayus Tambunan hingga Kini
