Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kejar Target Setoran Rp 1.517 T, Bos Pajak Sisir Kas Perusahaan

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan strategi dinamisasi sebagai upaya untuk mengejar target penerimaan tahun ini, yang hanya tersisa dua bulan sebelum tahun berakhir.

Hingga Oktober 2024, penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.517,5 triliun atau 76,3% dari target tahunan sebesar Rp 1.988,9 triliun, menyisakan kekurangan sebesar Rp 471,4 triliun.

“Kami akan terus melakukan dinamisasi secara konsisten, terutama jika kondisi wajib pajak mengalami perbaikan,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Strategi dinamisasi ini memungkinkan DJP menghitung ulang angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 apabila perusahaan mengalami peningkatan laba yang signifikan atau sebaliknya.

Menurut Suryo, dinamisasi merupakan bagian dari pengawasan rutin DJP, terutama saat ada peningkatan kinerja keuangan wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 7 KEP-537/PJ./2000, dinamisasi dilakukan pada usaha yang perkiraan PPh terutangnya untuk tahun berjalan melebihi 150% dari PPh terutang tahun sebelumnya, yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 25.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan PPh terutang tersebut oleh wajib pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

“Kami memantau kinerja wajib pajak, dan jika ada peningkatan, kami akan meminta dilakukannya dinamisasi agar pada saat pelaporan SPT akhir tahun, kekurangan pajak tidak terlalu besar,” jelasnya.

Sebagai contoh, dinamisasi pernah diterapkan pada sektor pertambangan bijih logam, yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa bulan terakhir, tambah Suryo.

*Disclaimer*

Sumber: Kejar Target Setoran Rp 1.517 T, Bos Pajak Sisir Kas Perusahaan

Recent Posts

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »

Purbaya Tegaskan Patriot Bond Tak Sama dengan Tax Amnesty

IBX – Jakarta. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan dari tuntutan pidana, perpajakan, dan gugatan perdata bagi investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond memicu kekhawatiran di tengah publik. Pasalnya, data dan informasi yang bersumber dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak

Read More »