Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kemenkeu Beri Angin Segar Restrukturisasi BUMN Lewat Insentif Pajak

IBX – Jakarta. Pemerintah memberi ruang baru untuk mempercepat konsolidasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian Keuangan telah menyetujui pemberian insentif pajak yang akan mendukung berbagai langkah korporasi BUMN. Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa insentif ini diharapkan dapat mendorong proses restrukturisasi yang sebelumnya tersendat oleh kendala fiskal.

Ia menjelaskan bahwa persetujuan tersebut merupakan bentuk kebijakan khusus untuk mendukung konsolidasi BUMN. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa insentif pajak ini sudah melalui pembahasan bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani. Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Purbaya menambahkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku selama tiga tahun. Setelah masa itu berakhir, semua BUMN akan kembali dikenai pajak sebagaimana mestinya. Langkah pemberian insentif ini juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ingin merampingkan jumlah BUMN dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya 200 perusahaan.

Sumber : Menkeu Purbaya Setujui Insentif Pajak untuk Konsolidasi dan Restrukturisasi BUMN

Recent Posts

Ekonomi Melambat, Menkeu Resmi Tunda Pemungutan PPh 22 Marketplace

IBX – Jakarta. Baru saja diumumkan adanya pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap marketplace yang akan berlaku pada 1 Agustus 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa malah menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pedagang yang berjualan melalui marketplace dikarenakan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang sedang

Read More »

Pemerintah Siap Terapkan PPh Pasal 22 pada Transaksi Marketplace Mulai Juli 2026

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan penunjukan penyedia marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang online dalam negeri mulai tanggal 1 Juli 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa langkah ini bukanlah pemberlakuan pajak baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan

Read More »

Optimalisasi Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, Kini DJP Mengintegrasikan Coretax dengan Data Konsumsi Listrik

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat kapabilitas pengawasan perpajakan melalui integrasi Core Tax Administration System (Coretax) dengan berbagai sistem informasi milik institusi eksternal. Saat ini, sistem administrasi perpajakan tersebut telah terhubung secara komprehensif dengan basis data pelanggan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor

Read More »