Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kemenkeu Perketat Restitusi Pajak di Tengah Lonjakan Klaim 2025

IBX – Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menugaskan tim internal Kementerian Keuangan untuk mengaudit proses restitusi pajak bernilai besar yang dicairkan sepanjang 2025. Langkah ini diambil menyusul melonjaknya nilai restitusi pajak yang mencapai Rp361,15 triliun, tumbuh sekitar 35,9% dibandingkan 2024.

Purbaya menjelaskan, angka restitusi tersebut bukan sepenuhnya mencerminkan klaim tahun berjalan, melainkan merupakan akumulasi kelebihan pembayaran pajak dari dua tahun sebelumnya yang baru dicairkan pada 2025. Menurutnya, proses pengendalian dan resolusi restitusi di tahun lalu belum berjalan optimal, terutama untuk nilai yang besar.

“Yang besar-besar akan saya lihat betul. Saya minta diaudit, untuk memastikan tidak ada penyimpangan,” ujar Purbaya.

Adapun restitusi pajak merupakan bagian dari hak fundamental wajib pajak. Secara konseptual, hak atas restitusi berkaitan dengan substantive taxpayers’ rights, yakni hak wajib pajak untuk hanya menanggung beban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Restitusi juga berperan penting dalam menjamin kepastian, kejelasan, dan finalitas penyelesaian kewajiban pajak, yang menjadi fondasi sistem perpajakan modern.

Kementerian Keuangan mencatat, lonjakan restitusi terutama berasal dari sektor perdagangan besar, industri minyak kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, percepatan pemberian restitusi, serta relaksasi dan percepatan pemeriksaan pajak.

Di sisi lain, melonjaknya restitusi terjadi di tengah tekanan penerimaan pajak. Sepanjang 2025, realisasi penerimaan pajak dalam negeri hanya mencapai 87,6% dari target APBN. Kondisi ini membuat pemerintah semakin menaruh perhatian pada pengawasan restitusi agar tidak semakin membebani kinerja penerimaan negara. Keseimbangan antara pengawasan dan kepastian hukum menjadi kunci agar restitusi tidak menjadi sumber tekanan fiskal sekaligus tidak menggerus kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Menkeu Purbaya Bakal Audit Pencairan Restitusi Pajak – Market

Recent Posts

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »