Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Kepatuhan Pajak: Masalah Lama di Tengah Tuntutan Fiskal Baru

IBX-Jakarta; Penerimaan pajak merupakan tulang punggung pembiayaan negara dan penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di tengah meningkatnya kebutuhan anggaran, Indonesia masih bergulat dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak masyarakat.

Mengapa Kepatuhan Pajak Sulit Ditingkatkan?

Ekonom asal Amerika Serikat, Arthur B. Laffer, menjawab persoalan ini secara gamblang dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia. Menurutnya, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak itu sendiri. Semakin tinggi tarif yang dikenakan, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk menghindar.

Tarif yang terlalu tinggi, ujar Laffer, tak hanya menjadi beban finansial tetapi juga menciptakan tekanan psikologis. Hal ini bisa membuat pelaku usaha lebih fokus mencari celah penghindaran pajak dibandingkan mengembangkan bisnisnya.

Meskipun Direktorat Jenderal Pajak mencatat pelaporan SPT Tahunan 2024 mencapai 16,52 juta—melampaui target—rasio kepatuhan formal justru menurun menjadi 85,75%, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pelaporan tidak selalu sejalan dengan kepatuhan substantif.

Laffer menegaskan bahwa tarif pajak yang rendah bukan sekadar strategi fiskal, tetapi juga pendekatan psikologis untuk mendorong kepatuhan sukarela. “Tarif rendah memperkecil upaya untuk menghindari pajak. Intinya, wajib pajak tidak boleh merasa dirugikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Ketika masyarakat—baik kelas menengah maupun kelompok kaya—merasa sistem ini adil, kepatuhan akan meningkat secara alami.

Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan iklim fiskal yang kondusif bagi pertumbuhan. Dalam konteks ini, pendekatan tarif pajak rendah dinilai lebih relevan untuk mendorong investasi, mendukung wirausaha, dan memperkuat sektor produksi.

Reformasi perpajakan, menurut Laffer, bukan semata urusan teknis atau angka-angka. Lebih dari itu, sistem perpajakan harus mampu membangun kepercayaan, menciptakan rasa keadilan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Sumber: Langkah Strategis Tingkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak RI

Recent Posts

Otoritas Italia Investigasi Pajak Penghasilan Pembalap Formula 1 

IBX – Jakarta. Formula 1, sebuah salah satu ajang balapan olahraga dengan nilai bisnis miliaran dolar di investigasi terkait potensi tunggakan pajak di Italia yang belum dibayarkan. Sirkuit Italia rutin ada pada kalender  F1 setiap tahunnya, seperti Monza dan Imola. Otoritas pajak Italia melalui Guardia di Finanza sedang melakukan investigasi

Read More »

Isu Baru: Pemerintah Pertimbangkan Pajak Kendaraan Listrik

Mobil listrik berpotensi menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan industri otomotif. Prospek penjualannya diperkirakan akan semakin meningkat, terutama setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi yang membuat konsumen mulai beralih ke alternatif yang lebih efisien. Selain itu, perbedaan harga antara kendaraan listrik dan mobil berbahan bakar konvensional (ICE) kini semakin tipis, sehingga lebih

Read More »

Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Penguatan Pajak High Wealth Individual dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029

IBX – Jakarta. Melalui pengesahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025, Pemerintah Indonesia secara formal mempertegas komitmennya dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak kelompok High Wealth Individual (HWI). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fiskal secara

Read More »