Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Luxembourg Approves Draft Tax Bill on Global Minimum Tax

IBX-Jakarta. On 28 July 2023, the Luxembourg Council of Ministers adopted a bill transposing the EU Directive on global minimum tax into the country’s domestic tax law.

In December last year, EU member states agreed on a Directive to ensure a global minimum level of taxation for multinational enterprises (MNEs) and large domestic groups within the EU. The global minimum tax rules are broadly based on the OECD’s Pillar Two rules, or GLoBE.

More specifically, the tax rules provide for a coordinated system of taxation that imposes a top-up tax on profits arising in a jurisdiction whenever the effective tax rate, determined on a jurisdictional basis, is below the minimum rate set at 15 percent. The rules would apply to multinational enterprises (MNEs) with a consolidated turnover of at least EUR 750 million and large domestic groups in the EU.

In order to implement the effective global minimum tax of 15 percent, the draft bill provides for the introduction, in Luxembourg law, of two new taxes which are based on the application of two inter-dependent rules, namely, the income inclusion rule (IIR) and the undertaxed profits rule (UTPR). The bill also includes a qualifying domestic top-up tax (QDMTT).

The bill will now be tabled in the Chamber of Representatives (chambre des députés) for approval. The deadline for transposition of the EU Directive into national law is December 31, 2023.

Source:https://transferpricingnews.com/luxembourg-approves-draft-tax-bill-on-global-minimum-tax/

*Disclaimer*

Recent Posts

Implikasi PMK Nomor 44 Tahun 2026 terhadap Karyawan Perusahan

IBX – Jakarta. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/2026 yang mencabut PMK 229/2014, Kementerian Keuangan membatasi kategori kuasa Wajib Pajak menjadi Konsultan Pajak, Keluarga, dan Pihak Lain, di mana karyawan internal kini terklasifikasi sebagai Pihak Lain yang wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) khusus kuasa untuk dapat mewakili perusahaan dalam

Read More »

Benarkah Pajak E-Commerce Baru Dipungut 2027? Ini Kata Purbaya

Pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform e-commerce. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan tersebut baru akan diterapkan pada tahun depan, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia. Kebijakan yang mengatur penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 tersebut sebelumnya dijadwalkan mulai

Read More »

Rencana Pajak Perhiasaan Berat Tertentu untuk Meminimalisir Praktik Penghindaran Bea Keluar Emas

IBX – Jakarta. Pemerintah mengungkap, bahwa terdapat praktik penghindaran pajak dalam skema ekspor emas dalam bentuk perhiasan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sedang memperketat Peraturan Menteri Keuangan terkait agar menutup celah yang dimanfaatkan melalui mengubah bentuk ekspor emas menjadi perhiasan Perubahan tersebut direncanakan melalui skema pengenaan pajak untuk perhiasaan dengan

Read More »