Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Mengenal Skema Perhitungan PPh 21 Terbaru Melalui Metode Tarif Eefektif (TER) Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023

IBX – Jakarta. Pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan menggunakan metode tarif efektif (TER). Penerapan tarif efektif tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Perbandingan Perhitungan PPh 21 Pasal 17 UU PPh dengan metode TER PP 58/2023

Penerbitan aturan baru mengenai pemotongan PPh 21 ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak terkait dengan pemotongan PPh Pasal 21. Adapun kemudahan dan kesederhanaan perhitungan tersebut dapat dilihat melalui perbandingan berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebelum diterbitkannya metode TER, dalam hal penentuan pajak terutangnya, harus mengurangkan berbagai biaya dan PTKP dari penghasilan bruto. Selanjutnya, dapat dilakukan penghitungan PPh terutang dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif Pasal 17.

Di sisi lain, metode TER dianggap memberikan kemudahan dan kesederhanaannya karena perhitungan PPh Terutangnya dihitung dari penghasilan bruto dikali dengan tarif TER, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel perbandingan di atas.

Kategori Tarif Efektif dalam skema TER

Tarif Efektif (TER) Bulanan

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 PP 58 Tahun 2023, tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Adapun kategori yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut.

Sementara untuk detail Tarif Efektif (TER) Bulanan di setiap kategori dapat dilihat di dalam lampiran PP 58 Tahun 2023.

Tarif Efektif (TER) Harian

Sumber: 2 Cara Menghitung PPh 21 kalau Gaji Rp5 Juta (finance.detik.com), PP 58 Tahun 2023

Recent Posts

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 Kini Bisa Tanpa KTP Pemilik Lama

IBX – Jakarta. Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) secara resmi menetapkan kebijakan relaksasi khusus pada tahun 2026 terkait administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Melalui kebijakan diskresi ini, Wajib Pajak diperkenankan untuk melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa diwajibkan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Read More »

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »