Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pajak dan Seni Rupa: Menyimak Realita Perpajakan bagi Seniman Indonesia

IBX – Jakarta. Salah satu seniman seni rupa Indonesia yang karyanya mendunia, I Nyoman Masriadi, telah dikenal luas melalui lukisan-lukisannya yang menggambarkan figur manusia dengan gaya besar dan ekspresif. Karya-karyanya, seperti “The Man from Bantul”, bukan hanya mengundang kekaguman di dunia seni internasional, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang nilai seni dan pajak yang dikenakan pada karya-karya tersebut. Namun, di balik kesuksesan globalnya, banyak seniman seperti Masriadi yang harus menghadapi tantangan terkait kewajiban pajak atas penghasilan yang mereka peroleh dari karya seni.

Bagi seniman, ada beberapa jenis pajak yang relevan berdasarkan penghasilan yang diterima. Salah satunya adalah PPh Pasal 25 atau PPh Final UMKM sesuai dengan PP 55 Tahun 2022. Jika seniman memiliki NPWP dan penghasilan bruto tahunan di bawah Rp 500 juta, maka mereka tidak perlu membayar pajak atas penghasilan tersebut. Namun, jika penghasilan bruto melebihi Rp 500 juta, maka tarif pajaknya adalah 0,5% dari penghasilan bruto tersebut.

Selain itu, ada juga PPh Pasal 21 yang berlaku apabila seniman menerima pembayaran dari perusahaan atau instansi, seperti saat menjadi narasumber, mengisi workshop, atau mengikuti pameran. Dalam hal ini, lembaga atau instansi yang membayar akan langsung memotong 5% dari penghasilan bersih (netto), sehingga seniman tidak perlu melakukan pemotongan pajak sendiri.

Terakhir, untuk seniman yang menjual karya seni dalam skala besar dan berpenghasilan di atas Rp 500 juta, mereka wajib mengenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 11% pada harga jual kepada pembeli.

Sumber : Pajak untuk Seniman : Berapa yang Kamu Bayar?

Recent Posts

Freeport Sumbang Hampir Rp70 Triliun, Pajak hingga Royalti Jadi Andalan

Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 perusahaan menyumbangkan sekitar US$4,3 miliar kepada negara, atau setara hampir Rp70 triliun. Ia merinci, kontribusi tersebut bersumber dari kewajiban fiskal dan pembagian keuntungan perusahaan. Setoran pajak menjadi porsi terbesar dengan nilai sekitar US$2 miliar (Rp32 triliun), diikuti penerimaan negara

Read More »

Pemerintah Perketat Restitusi Pajak melalui Audit dan Reformasi Regulasi

IBX – Jakarta. Pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) seiring meningkatnya nilai klaim dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini dilakukan melalui audit menyeluruh, perluasan pengawasan lintas lembaga, serta pembaruan regulasi guna memastikan penerimaan negara tetap terjaga. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada

Read More »