Intercounbix Indonesia

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pembelian Secara Kredit, Apa Keuntungannya Bagi Perusahaan?

Oleh : M Akmal Murtadho

Pembelian barang dengan menggunakan sistem kredit adalah hal penting bagi perusahaan agar dapat beroperasi dengan efisin. Penggunaan kredit memberi kenyamanan dalam berbelanja dan mendorong daya beli konsumen. Bagi individu, bentuk kredit jangka pendek yang paling umum adalah kartu kredit. Kartu kredit memungkinkan individu untuk membeli barang tapa harus langsung membayar, selain itu memungkinkan penggunanya untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar. Kartu kredit juga menyediakan catatan atas setiap transaksi melalui lembar tagihan bulanan kartu kredit.

Kredit jangka pendek juga digunakan oleh pelaku bisnis untuk memudahkan pembelian barang guna keperluan produksi atau dalam jumlah besar. Lebih penting lagi, kredit jangka pendek memberikan pengendalian terhadap pembayaran barang dan jasa. Ketika Starbucks membuka gerai kopi pertamanya di Indonesia (17 Mei 2002) bergantung pada kredit jangka pendek atau utang usaha untuk membeli bahan baku untuk gerai kopinya di Indonesia.

Saat ini, Starbucks mash bergantung pada utang usaha dan kredit jangka pendek, juga memudahkan mereka dalam mengendalikan pembayaran tunai dengan merisahkan fungsi pembelian dari fungsi 5 pembayaran. Dengan demikian, tanggung jawab karyawan yang membeli bahan baku kopi dipisahkan dari tanggung jawab karyawan yang membayar pembelian tersebut. Pemisahan tugas semacam. ini dapat membantu mencegah pembelian atau pembayaran yang tidak sah.

Selain utang usaha, perusahaan seperti Starbucks juga dapat memiliki liabilitas jangka pendek yang terkait dengan gaji, pajak penghasilan (PPh), tunjangan karyawan, wesel bayar jangka pendek, pendapatan diterima di muka, dan kontinjensi.

*Disclaimer*

Sumber : Warren, (Pengantar Akuntansi 2 Adaptasi Indonesia Edisi 4 ) Penerbit Salemba Empat

Recent Posts

Insentif Pajak IKN Pada PMK No.28/2024

IBX-Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2024 mengenai Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara telah resmi dirilis oleh Kementerian Keuangan. PMK No.28/2024 diresmikan guna melaksanakan PP No.12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Pada Pasal 2 PMK No.28/2024

Read More »

Penerapan Pillar 2, DJP Kaji Kembali Ketentuan Insentif

IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan evaluasi atas kebijakan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan insentif yang diberikan tepat sasaran dan sejalan dengan ketentuan pajak minimum global yaitu 15% yang tercantum dalam Pilar 2 Global Antu Base Erosion (GloBE). Menurut Suryo Utomo selaku Dirjen Pajak

Read More »