Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pemerintah Kaji ‘Kado’ Khusus Pasca PPN 12% Tahun Depan

IBX-Jakarta. Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk masyarakat untuk mengkompensasi naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 khusus untuk barang mewah.

Insentif pajak itu berupa PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) maupun pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM DTP.

“Kan sedang dikaji untuk membalance dampak PPN 12%. Kita kan memberikan usulan beberapa skema insentif fiskal khususnya PPN DTP dan PPnBM DTP,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kawasan Hotel St Regis, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Susiwijono mengatakan, dua skema insentif itu kini sedang memasuki tahap finalisasi, termasuk untuk penentuan besaran insentif yang akan diberikan, maupun sektor-sektor barang atau jasa yang tercakup dalam insentif tersebut.

“Kan harus dihitung semua sektor, dampaknya berapa, sektor-sektor yang dapat kan selama inikan properti, otomotif yang sudah ada skemanya. Jadi lebih mudah kalau menggulirkan, dan dampaknya kan sudah jelas sejak pandemi kan dapat itu,” tegasnya.

Ia mengatakan, aturan teknis pemberian insentifnya nanti akan diumumkan langsung oleh Kementerian Keuangan. Susiwijono meyakini aturan pemberian insentif fiskal untuk mengkompensasi PPN 12% untuk barang mewah itu akan terbit pada Desember 2024.

“Ini kan finalisasi kita, kita hitung-hitung semua. ya segera. Tapi kan pasti teman-teman Kemenkeu yang mungkin itu,” ucap Susiwijono.

*Disclaimer*

Sumber: Pemerintah Kaji ‘Kado’ Khusus Pasca PPN 12% Tahun Depan (CNBCIndonesia)

Recent Posts

Menkeu Ungkap Modus Underinvoicing, Negara Kehilangan Potensi Penerimaan Besar

IBX-Jakarta. Pemerintah bersiap memperketat pengawasan terhadap praktik underinvoicing yang selama ini menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa manipulasi nilai transaksi ekspor-impor tidak bisa lagi dibiarkan, terutama ketika ruang defisit fiskal semakin sempit dan mendekati batas 3% dari produk domestik bruto (PDB). Hingga akhir Desember

Read More »

Kasus Suap Pajak yang Berulang dan Tantangan Reformasi Perpajakan

IBX – Jakarta. Tekanan terhadap penerimaan negara semakin besar, tetapi masalah lama di tubuh otoritas pajak kembali muncul ke permukaan. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang hanya berada di kisaran 8,2% pada 2025 menjadi pengingat bahwa ruang fiskal Indonesia sedang tidak dalam kondisi ideal. Di tengah situasi itu, publik kembali

Read More »

Korupsi Oknum Pajak Berulang, Reformasi Internal Dinilai Mendesak

IBX – Jakarta. Kasus korupsi kembali mencuat dan lagi-lagi melibatkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Peristiwa ini memperkuat pandangan bahwa masalah integritas aparatur pajak masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya terselesaikan oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai

Read More »