Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pemerintah Pastikan Pajak UMKM 0,5% Berlaku hingga Akhir 2025

IBX-Jakarta. Pemerintah tengah menyusun regulasi teknis untuk memperpanjang pemberlakuan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 55 Tahun 2022. Sesuai ketentuan, masa berlaku insentif tersebut seharusnya berakhir pada 2025.

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa selama proses penyusunan regulasi berlangsung, pelaku UMKM tetap diperbolehkan menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% hingga akhir tahun ini.

“PP-nya sedang disiapkan pemerintah. Tapi selama proses itu berjalan, UMKM tetap dapat menggunakan tarif 0,5% pada 2025,” ujar Febrio dalam konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Febrio menambahkan bahwa kelonggaran ini diberikan agar kegiatan usaha UMKM tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh beban pajak tambahan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, juga menyampaikan bahwa telah tercapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perpanjangan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM.

“Di tingkat teknis sudah ada kesepahaman. Tinggal ditindaklanjuti dalam pertemuan dengan Ibu Sri Mulyani,” ungkap Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Maman menekankan bahwa baik Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Keuangan memiliki komitmen kuat untuk meringankan beban UMKM, khususnya di tengah tekanan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil agar tidak semakin memberatkan.

Sumber: Pajak UMKM Tetap 0,5% Sampai Akhir Tahun (CNBC INDONESIA)

Recent Posts

Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Penguatan Pajak High Wealth Individual dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029

IBX – Jakarta. Melalui pengesahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025, Pemerintah Indonesia secara formal mempertegas komitmennya dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak kelompok High Wealth Individual (HWI). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fiskal secara

Read More »

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »