Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Pemerintah Pastikan Pajak UMKM 0,5% Berlaku hingga Akhir 2025

IBX-Jakarta. Pemerintah tengah menyusun regulasi teknis untuk memperpanjang pemberlakuan insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun 2025. Kebijakan ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 55 Tahun 2022. Sesuai ketentuan, masa berlaku insentif tersebut seharusnya berakhir pada 2025.

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa selama proses penyusunan regulasi berlangsung, pelaku UMKM tetap diperbolehkan menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% hingga akhir tahun ini.

“PP-nya sedang disiapkan pemerintah. Tapi selama proses itu berjalan, UMKM tetap dapat menggunakan tarif 0,5% pada 2025,” ujar Febrio dalam konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Febrio menambahkan bahwa kelonggaran ini diberikan agar kegiatan usaha UMKM tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh beban pajak tambahan.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, juga menyampaikan bahwa telah tercapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait perpanjangan insentif PPh Final 0,5% bagi UMKM.

“Di tingkat teknis sudah ada kesepahaman. Tinggal ditindaklanjuti dalam pertemuan dengan Ibu Sri Mulyani,” ungkap Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Maman menekankan bahwa baik Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Keuangan memiliki komitmen kuat untuk meringankan beban UMKM, khususnya di tengah tekanan ekonomi saat ini. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil agar tidak semakin memberatkan.

Sumber: Pajak UMKM Tetap 0,5% Sampai Akhir Tahun (CNBC INDONESIA)

Recent Posts

PER-6/PJ/2026: Langkah Baru Indonesia dalam Implementasi Pajak Minimum Global

IBX – Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat reformasi perpajakan internasional dengan menerbitkan aturan teknis terkait Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 yang mulai berlaku sejak 4 Mei 2026.  Secara umum, kebijakan Pajak

Read More »

Resmi Berlaku 1 Mei! Simak Aturan Restitusi Pajak Baru

IBX – Jakarta. Pernahkah kalian merasa sayang saat tahu ada kelebihan bayar pajak, tapi malas mengurusnya karena takut prosesnya lama dan harus melalui pemeriksaan yang ribet? Nah, ada kabar baik bagi kita semua. Pemerintah secara resmi telah melakukan penyempurnaan pada sistem perpajakan nasional dengan merombak tata cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan

Read More »