IBX-Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberitahukan kepada pelaku usaha yang mengalami penurunan omzet untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Diharapkan, pengurangan ini dapat membantu meringankan beban para Wajib Pajak.
“Bisnis sepi? Omzet turun? #KawanPajak dapat mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 ke kantor pajak (Kantor Pelayanan Pajak). Permohonan dapat diajukan 3 bulan atau lebih setelah tahun pajak berjalan,” ungkap DJP melalui akun Instagram resminya (@ditjenpajakri), seperti yang dikutip Pajak.com, (8/10).
Di samping itu, Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bahwa jumlah PPh Pasal 25 terutang untuk tahun tersebut kurang dari 75 persen PPh terutang pada tahun sebelumnya.
Cara Mengajukan Permohonan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
Berikut adalah tiga langkah untuk mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25:
- Wajib Pajak akan menerima surat keputusan dari KPP dalam waktu 1 bulan setelah permohonan lengkap diterima.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPP terdaftar.
- Melampirkan perhitungan perbandingan omzet antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
Sekilas mengulas, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215 Tahun 2018, angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
- PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang (UU) PPh dan pasal 23 Undang-Undang PPh, serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh; dan
- PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang PPh, lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
“Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPP terdaftar atau Kring Pajak 1500200. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 merupakan stimulus pajak untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional,” tambah DJP.
Sumber : Omzet Usaha Turun, DJP: Ajukan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
