Oleh: Affin Jaffar Umarovic
Berdasarkan pasal 2 ayat(5) UU PPh, BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia , seperti
- Tempat kedudukan manajemen
- Cabang perusahaan
- Kantor perwakilan
- Gedung kantor
- Pabrik
- Bengkel
- Gudang
- Ruang untuk promosi dan penjualan
- Pertambangan dan penggalian sumber daya alam
- Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas alam
- Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
- Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
- pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60( enam puluh) hari dalam jangka waktu 12( dua belas) bulan
- Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuansi atau menanggung risiko di Indonesia
- Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalan kegiatan usaha melalui internet
dari definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan subyek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Sesuai pasal 2 ayat (1A) UU PPh, maka bentuk usaha tetap (BUT) Tersebut merupakan subyek pajak yang perlakukan pajaknya disamakan dengan subyek pajak badan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 2 ayat(2) UU PPh, disebutkan, bahwa bagi wajib pajak luar negeri yang dapat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, maka pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat disamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dalam negeri yang sebagaimana diatur dalam UU PPh dan UU KUP.
***Disclaimer***
