IBX-Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 mengeluarkan aturan baru mengenai pelaksanaan sistem administrasi perpajakan yang dikenal dengan Coretax (CTAS). Salah satu hal yang diatur dalam PMK tersebut adalah pemberian imbalan bunga kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Pemberian Imbalan Bunga
Imbalan bunga diberikan dalam beberapa kondisi, antara lain terkait dengan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa kondisi yang menyebabkan pemberian imbalan bunga tersebut meliputi:
- Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pajak
Imbalan bunga diberikan apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 17B ayat (3) serta (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. - Proses Keberatan dan Banding
Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, imbalan bunga juga akan diberikan. Begitu pula apabila diterbitkan surat keputusan pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak.
Pajak Bumi dan Bangunan
Aturan serupa juga berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dimana imbalan bunga diberikan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran PBB. Keterlambatan tersebut mencakup keterlambatan dalam penerbitan berbagai keputusan seperti Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
Tarif dan Jangka Waktu Bunga
Adapun untuk tarif bunga yang diberikan, PMK 81 Tahun 2024 menetapkan bahwa bunga diberikan dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak. Jangka waktu pemberian bunga adalah maksimal 24 bulan, dengan bagian dari bulan dihitung sebagai satu bulan penuh.
Proses Penerbitan Surat Keputusan
Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pajak atau diterbitkannya ketetapan pajak lebih bayar. Proses ini diharapkan dapat mempercepat administrasi perpajakan dan memberikan kepastian bagi Wajib Pajak.
Dengan diberlakukannya PMK 81 Tahun 2024, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempermudah pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak, serta memberikan imbalan yang adil kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
*Disclaimer*
