Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

PMK 81/2024 : PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu

IBX Jakarta. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Pasal 81 Tahun 2024 resmi mengatur mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenai pajak pertambahan nilai.

Dimulai dari Pasal 278, aturan ini menetapkan bahwa ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan tarif PPN 0%. Tarif tersebut dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak berupa penggantian, sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi pengusaha yang terlibat dalam ekspor jasa.

Lebih lanjut, Pasal 279 menjelaskan definisi ekspor Jasa Kena Pajak sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam Daerah Pabean tetapi hasilnya dimanfaatkan di luar Daerah Pabean. Kegiatan ini mencakup jasa terkait barang bergerak atau tidak bergerak, serta jasa lain yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran digital.

Untuk memperinci jenis jasa yang dimaksud, Pasal 280 mengklasifikasikan Jasa Kena Pajak ke dalam beberapa kategori. Ini mencakup jasa maklon, perbaikan, teknologi informasi, konsultansi bisnis, riset, persewaan alat angkut internasional, hingga layanan komunikasi seperti penyelenggaraan satelit. Klasifikasi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha memahami ruang lingkup kegiatan yang dapat dianggap sebagai ekspor jasa.

Selain itu, Pasal 281 memberikan aturan lebih rinci mengenai jasa maklon. Untuk dapat dikenakan PPN nol persen, jasa maklon harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti bahan baku disediakan oleh penerima jasa di luar negeri dan hasil produksi diekspor. Di sisi lain, layanan teknologi informasi juga diatur dengan detail, meliputi layanan analisis, keamanan IT, hingga pembuatan konten digital.

Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 282, ekspor Jasa Kena Pajak hanya dapat dikenakan tarif PPN nol persen jika memenuhi beberapa ketentuan penting. Salah satunya adalah keberadaan perjanjian tertulis antara pihak terkait yang mencantumkan jenis, rincian kegiatan, serta nilai penyerahan jasa. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka jasa tersebut dianggap sebagai penyerahan di dalam Daerah Pabean dan dikenai PPN sesuai tarif umum.

Adapun dalam Pasal 283, pemerintah menetapkan bahwa PPN atas ekspor Jasa Kena Pajak terutang pada saat jasa tersebut dicatat sebagai piutang atau penghasilan. Ketentuan ini memberikan kejelasan mengenai saat terutang pajak untuk menjaga kepastian hukum dalam pelaporan pajak.

Selanjutnya, Pasal 284 mengatur bahwa setiap kegiatan ekspor jasa wajib disertai Faktur Pajak. Faktur ini dapat berupa dokumen tertentu, seperti invoice, yang harus dilaporkan melalui sistem administrasi DJP. Ketentuan ini memastikan bahwa semua kegiatan ekspor tercatat secara akurat. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai pelengkap, Pasal 285 mewajibkan pelaporan kegiatan ekspor Jasa Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN. Selain itu, Pengusaha Kena Pajak dapat mengkreditkan PPN masukan atas pengadaan barang atau jasa yang terkait langsung dengan kegiatan ekspor tersebut, sehingga mendukung kelancaran operasional para eksportir.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah tidak hanya memberikan kejelasan prosedur, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Kebijakan PPN nol persen diharapkan mampu mendorong pengusaha lokal untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri.

*Disclaimer

Sumber: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2024

Recent Posts

Penerimaan Pajak Kripto di Indonesia Tembus Rp1,09 Triliun

IBX-Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari transaksi mata uang kripto di Indonesia mencapai Rp620,4 miliar hingga akhir tahun 2024. Sejak diberlakukannya pajak kripto pada tahun 2022, total penerimaan telah terkumpul sebesar Rp1,09 triliun dalam kurun waktu 2,5 tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset

Read More »

Semua PKP Dapat Membuat Faktur Pajak di Aplikasi Lama? Begini Rinciannya

IBX-Jakarta. Perkembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi, terutama dengan diluncurkannya Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan pada Januari 2025. Namun, implementasi Coretax di awal tahun 2025 menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak, terutama terkait kendala teknis dalam penerbitan faktur pajak elektronik. Banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengeluhkan lambatnya proses,

Read More »