Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang

IBX-Jakarta. Amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar 12% pada Januari 2025 belum juga dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bertemu di Magelang pada 24-27 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak diangkat sama sekali.

Airlangga menjawab, “Tidak, tidak (dibahas),” saat ditemui, Senin, 28 Oktober 2024, di kantornya di Jakarta.

Airlangga juga belum bisa memastikan apakah keputusan pemberlakuan PPN 12% akan ditunda Prabowo atau tidak, mengingat tekanan ekonomi domestik tengah memburuk. Ia hanya bisa mengatakan pemerintah masih membahas tarif PPN hingga kini.

“Nanti kita lihat, nanti kita bahas,” tegas Airlangga.

Pemerintah telah melakukan simulasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 sebagai informasi.

Menurut perhitungan simulasi, penerapan PPN sebesar 12%, bukan tarif saat ini sebesar 11%, dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 70 triliun, menurut Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau potensi dampaknya mudah dihitung, kenaikan dari 11% menjadi 12% berarti naik 1%, 1 per 11 berarti 10% dari total PPN yang kita realisasikan setahun adalah Rp 730 triliun yang berarti peningkatan sekitar Rp 70 triliun,” kata Susiwijono awal Agustus 2024

“Hitung dampak ekonominya dan apa yang terjadi, lalu kemampuan dunia usaha dan industri kita dan sebagainya, tinggal dibandingkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tentunya juga mempertimbangkan daya beli masyarakat, mengingat statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 lebih tinggi 5,02% dibandingkan pertumbuhan kuartal I sebesar 5,11%. Karena belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaannya, dia menyatakan simulasi akan terus dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian masih berlangsung. Sebenarnya harus dimulai pada 1 Januari sesuai aturan,” kata Susiwijono.

*Disclaimer*

Sumber: Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang (CNBCIndonesia)

Recent Posts

Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Penguatan Pajak High Wealth Individual dalam Rencana Strategis DJP 2025–2029

IBX – Jakarta. Melalui pengesahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025, Pemerintah Indonesia secara formal mempertegas komitmennya dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui penguatan basis pajak kelompok High Wealth Individual (HWI). Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target fiskal secara

Read More »

Simak Ketentuan Pembebasan Bea Masuk untuk Jemaah Haji

IBX – Jakarta. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman jemaah haji sejak 2025 lalu. Akan tetapi, dilaporkan oleh Kepala Seksi Impor III DJBC, Cindhe Marjuang Praja bahwa jemaah haji yang menggunakan fasilitas ini masih tergolong cukup rendah hanya sekitar 10% dari keseluruhan

Read More »