Intercounbix

Shaping a sustainable future

Transfer Pricing | Accounting | Tax | Business Advisory

Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang

IBX-Jakarta. Amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar 12% pada Januari 2025 belum juga dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Saat seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih bertemu di Magelang pada 24-27 Oktober 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak diangkat sama sekali.

Airlangga menjawab, “Tidak, tidak (dibahas),” saat ditemui, Senin, 28 Oktober 2024, di kantornya di Jakarta.

Airlangga juga belum bisa memastikan apakah keputusan pemberlakuan PPN 12% akan ditunda Prabowo atau tidak, mengingat tekanan ekonomi domestik tengah memburuk. Ia hanya bisa mengatakan pemerintah masih membahas tarif PPN hingga kini.

“Nanti kita lihat, nanti kita bahas,” tegas Airlangga.

Pemerintah telah melakukan simulasi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 sebagai informasi.

Menurut perhitungan simulasi, penerapan PPN sebesar 12%, bukan tarif saat ini sebesar 11%, dapat meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp 70 triliun, menurut Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kalau potensi dampaknya mudah dihitung, kenaikan dari 11% menjadi 12% berarti naik 1%, 1 per 11 berarti 10% dari total PPN yang kita realisasikan setahun adalah Rp 730 triliun yang berarti peningkatan sekitar Rp 70 triliun,” kata Susiwijono awal Agustus 2024

“Hitung dampak ekonominya dan apa yang terjadi, lalu kemampuan dunia usaha dan industri kita dan sebagainya, tinggal dibandingkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah tentunya juga mempertimbangkan daya beli masyarakat, mengingat statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 lebih tinggi 5,02% dibandingkan pertumbuhan kuartal I sebesar 5,11%. Karena belum ada keputusan resmi mengenai pelaksanaannya, dia menyatakan simulasi akan terus dilakukan.

Oleh karena itu, penelitian masih berlangsung. Sebenarnya harus dimulai pada 1 Januari sesuai aturan,” kata Susiwijono.

*Disclaimer*

Sumber: Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang (CNBCIndonesia)

Recent Posts

Pemerintah Genjot Ekstensifikasi Pajak, Pakar Ingatkan Agar Tepat Sasaran

IBX-Jakarta. Pemerintah terus mendorong perluasan basis pajak melalui program ekstensifikasi. Namun, para pakar mengingatkan agar upaya ini tak menyasar kelompok berpenghasilan rendah, melainkan harus tepat sasaran ke pihak yang berpotensi menambah penerimaan secara signifikan. Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai rendahnya rasio pajak Indonesia lebih

Read More »

Transformasi Strategis Profesi Akuntansi: Menyongsong Tantangan Global di Rakernas IAI 2025

IBX – Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kembali menunjukkan komitmennya untuk mendorong profesi akuntan di Indonesia agar berkembang secara tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di tengah perubahan global. Ketangguhan profesi ini menjadi kunci untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI, Ardan Adiperdana, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IAI yang berlangsung di Jakarta pada 25–27 April 2025. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus pusat IAI, termasuk berbagai badan dan kompartemen, serta perwakilan pengurus wilayah dari seluruh Indonesia.

Read More »

Ekstensifikasi Pajak Harus Tepat Sasaran, Bukan Bebani Masyarakat Berpenghasilan Rendah

IBX-Jakarta. Upaya pemerintah untuk memperluas bais pajak atau melakukan ekstensifikasi terus digencarkan demi meningkatkan penerimaan negara. Namun, sejumlah pakar mengingatkan bahwa strategi tersebut harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak justru membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, yang secara ekonomi masih rentan. Fajry Akbar, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis

Read More »